Video Seputar Tanah Bugis

Sabtu, 21 Januari 2017

Sylviana Murni Catut Nama Presiden Jokowi

Sylviana Murni Catut Nama Presiden Jokowi

Calon Wakil Gubernur Jakarta Sylviana Murni memberikan pers usai diperiksa di Gedung Bareskrim Ombudsman, Jakarta.
BUGISWARTA.COM, Jakarta, -- Usai menjalani pemeriksaan selama sekira tujuh jam, Sylviana Murni Calon Wakil Gubernur Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta nomor urut satu, memberikan keterangan pers di gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Saat memberikan keterangan pers Sylviana beberapa menyebut nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Jumat (20/1/2017).

Sylviana Murni yang juga mantan Wali Kota Jakarta Pusat diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan Pemprov DKI Jakarta pada saat menjabat sebagai ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.

"Yang harus saya jelaskan, dalam panggilan ini, betul atas nama saya, tapi disini terang ada kekeliruan tentang pengelolaan dana bansos Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, padahal itu bukan dana bansos, tetapi ini adalah dana hibah," kata wanita yang akrab disapa mpok Sylvi ini.

Sylviana juga menambahkan dana tersebut ketika itu diterima berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo yang kala itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta tahun 2014.

"Dana bansos itu berdasarkan SK Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014 dan ditandatangani oleh gubernur DKI pada masa itu Bapak Joko Widodo," dia menuturkan.

"Disana juga disampaikan bahwa biaya operasional pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dibebaskan melalui belanja hibah. jadi sini sangat jelas bukan bansos tetapi hibah," Sylvi mengungkapkan.

MAHARADIKA PRATAMA
Aswagino : Kampus Harus Membuka diri Untuk Politik

Aswagino : Kampus Harus Membuka diri Untuk Politik

SIDRAP, Bugiswarta.com -- Di awal tahun 2017 ini suhu perpolitkan di Indonesia mulai memanas, terkhusus di Sul-Sel masyarakat menilai awal tahun ini merupakan pintu masuk dalam menyambut perhelatan akbar dwmokrasinya.

Salah seorang aktivis muda asal Sidrap Aswagino, memberikan pandangannya bahwa Perguruan tinggi/kampus harus lebih berani membuka diri dalam menunjukkan fungsi sosialnya terutama dlam bidang perpolitikan.

"Akhir akhir ini saya menilai kampus seakan menarik diri, masyarakat kampus seolah olah jenuh dan  apatis trhadap dinamika perpolotikan yang ada dilingkungannya, mestinyanya mereka lebih berani terbuka" Kata Aswagino yang juga Mantan Ketua IMM Sidrap

Justru bila sikap apatisme itu mnjadi budaya, problem kita adalah apabila kampus menarik diri jangan heran bila money politik dan segala bentuk dosa politik lainnya itu masih menjadi penyakit dimasyarakat. 

Kampus harus menjadi selektor dan evaluator publik terhadap aktor dan lembaga politik yang ada, apakah itu figur atau pun partai politiknya.

"kampus bisa melakukan fungsi akademiknya untuk menguji dan mngkaji gagasan, ide yg dituang dlam bentuk  proposal politik. Jadi kampus merupakan filter sekaligus mnjadi perisai pertama seblum bahasa dan aksi politiknya dimulai, dengan adanya upaya itu proposal buruk politik tidak akan lolos," Terannya.

Fungsi politik kampus ada disitu,  seperti halnya dinegara negara maju kampus mnjadi wadah pembelajaran dan kompetensi politik yang begitu dewasa dengan membuka ruang debat. Jadi tempat yg dikunjungi pertama oleh para figur dan aktor adalh kampus kampus. Jadi dsitulah  pikiran dan gagasannya itu diuji.  

"Seharusnya kampus kampus kita juga demikian, membuka ruang kompetisi itu agar suhu perpolitikan kita jadi sehat dan lebih teruji, kampus dengan basis disiplin ilmu apa pun itu, baik yang berbasis pendidikan, ekonomi, kesehatan, peetanian dan lain lain" ucap Aswagino yang juga pengurus Lira Sidrap ini.

Jadi itulah peran politik kampus yang kita butuhkan sekarang. Jadi idealisme bagi mahasiswa bukan hanya terbgangun dengan menjauhi atau anti politik. Justru mereka harus berbuat untuk politik. "Sekarang ini, yang idelais adalah yang berbuat" tambah aktivis muda Muhammadiyah ini.

Laporan Usman
Pembela Ahok 'Pasang Badan' Agar Jagoannya Tak Ditahan

Pembela Ahok 'Pasang Badan' Agar Jagoannya Tak Ditahan

BUGISWARTA.COM Jakarta,-- Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memiliki loyalis yang selalu memberi dukungan disetiap kesempatan, dukungan untuk Ahok juga tidak surut saat dirinya tersandung kasus penistaan agama. Para Ahokers yang bernaung di Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK) mengadakan jumpa pers untuk menyatakan dukungannya kepada Ahok yang juga merupakan Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 itu agar tidak ditahan.

Hingga saat ini, AMSIK getol menggalang dukungan dari para akademisi, tokoh lintas masyarakat, tokoh agama, dan warga di DKI Jakarta untuk member dukungannya untuk Ahok agar tidak ditahan, dalam dukungan tersebut mereka bahkan pasang badan sebagai jaminan, sekaligus meminta agar Ahok tidak ditahan.

Dalam jumpa persnya, turut hadir Henny Warsilah dari Pusat Peneliti Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Direktur Eksekutif Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Muhammad Monib, dan Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom.

"Permohonan agar Ahok tidak ditahan nantinya akan kami sampaikan kepada majelis hakim disidang Ahok" papar Nia Sjarifudin Koordinator Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika yang juga bagian dari dari gerakan ini.
Kata Nia, langkah pengajuan permohonan dilakukan karena ia mendapati dalam setiap proses persidangan para saksi pelapor kerap meminta kepada majelis hakim untuk segera menahan bapak Ahok.

“Hal ini merupakan bentuk kepedulian kami selaku warga negara yang terpanggil untuk tetap meninggikan konstitusi kita sebagai negara yang berlandaskan hukum, dan juga kami dengan lantang menentang tuntutan agar bapak  Insinyur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan," kata Nia dalam jumpa pers yang diadakan Jl. Cikini 1, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017)

Menurut Nia, hingga hari ini 191 akademisi, tokoh lintas masyarakat, tokoh agama dan warga DKI Jakarta sudah ikut bergabung untuk menjadi penjamin Ahok, dukungan ini akan terus bertambah. Penggalangan dukungan ini akan kami susun dalam draf resmi, yang nantinya akan kami serahkan kepada majelis hakim pada siding Ahok selanjutnya.

"AMSIK memohon dan terus memberi dukungan kepada majelis hakim agar menjalankan proses penegakan hokum yang seadil-adilnya dan tentu saja sejalan hak asasi manusia dengan tetap memberikan jaminan atas hak-hak konstitusional kepada Pak Basuki. AMSIK dan pihak-pihak penjamin  memohon kepada hakim agar menolak siapapun yang meminta penahanan Ahok," kata Nia

Nia menuturkan pihaknya juga mengharapkan agar selama proses persidangan, Ahok  tetap dapat menjalankan hak konstitusionalnya untuk dipilih sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

“harapan kita agar beliau, pak Ahok, tetap bisa mengikuti seluruh tahapan Pilkada DKI hingga 15 Februari mendatang, Karena kami menilai dalam debat dan blusukan semua calon, kita anggap dia (Ahok) yang terbaik," ujar Nia.

Kata Nia lagi, "Kita akan sampaikan resmi kemajelis hakim. Kita meminta majelis hakim tidak usah menanggapi permintaan penahanan," Nia menegaskan.

MAHARDIKA PRATAMA
Tersangka Dua Ketua Koperasi di Soppeng, diancam Penjara Seumur Hidup

Tersangka Dua Ketua Koperasi di Soppeng, diancam Penjara Seumur Hidup

SOPPENG, Bugiswarta.com -- Kasus dugaan korupsi dana bergulir terhadap dua ketua koprasi yakni KSP Mitra Mandiri berinisial HRM dan Ketua KSU Mangkawani berinisial MTG, terancam hukuman penjara Seumur Hidup.

Hal itu disampaikan Atang Pujiyanto setelah kasus tersebut dinaikkan menjadi penyidikan oleh kejaksaan Negeri Soppeng.

"Kedua tersangka diancam melanggar pasal 2, pasal 3 dan pasal12 undang undang tindak pidana korupsi, yang ancaman hukuman seumur hidup paling lama."Kata Atang Pujiyanto kepada bugiswarta.com.

Kasus tersebut terjadi pada tahun 2013 lalu dimana kedua koprasi itu mengajukan pengusulan untuk menerima dana bergulir, dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir –Koperasi Usaha Mikro Kecil Menegah (LPDB-KUMKM), dengan cara memasukan nama nasabah secara fiktif.

Untuk sementara Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng mendeteksi kerugian keuangan negara sekitar Rp. 2,5 Miliar. Dalam kasus tersebut kejari Soppeng berhasil mengamankan 1 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Kedua Ketua Koperasi saat ini berada dirumah Tahanan ‎(Rutan) Kabupaten Soppeng sejak Kamis malam, 18/1/2016

Laporan Usman
Sawah Kekeringan, Petani Sinjai Barat Sholat Minta Hujan

Sawah Kekeringan, Petani Sinjai Barat Sholat Minta Hujan

Lahan Petani Yang Kekeringan (Dok.Zakaria)

SINJAI, Bugiswarta.com---Ratusan warga Sinjai Barat melakukan sholat Istisqo' (Shalat minta Hujan) bersama di Mesjid Miftahussalam Sinjai Barat. Sabtu, (21/1/2017).

Hal ini dimaksudkan dikarenakan para petani terancam gagal panen akibat cuaca yang tak kunjung hujan yang mengakibatkan areal persawahan yang terancam kekeringan, berlokasi di Kelompok Tani Mattirohalie, Dusun Carumbang,  Desa Bonto Salama, kecamatan Sinjai Barat yang baru berumur 2 minggu ini.

Babinsa Desa Bontosalama Serka Ismail mengatakan upaya tersebut dilaksanakan agar diwilayah tersebut turun hujan untuk mengairi lahan persawahan yang terancam kekeringan.

"Cuaca menjadi Faktor utama untuk sukses tidaknya Swasembada pangan yang diprogramkan oleh pemerintah sekarang ini, namun di Kabupaten Sinjai cuaca sedang tidak menentu sehingga banyak lahan persawahan milik petani terancam kekeringan," Katanya.

Dalam Sholat Minta Hujan yang dipimpin oleh Ustads Rahman Raho dihadiri oleh Aparat Desa, Babinsa Desa dan Ratusan warga.

Laporan  : Zakaria
Editor.     : Izhar