Dan baru baru ini pemerintah kembali menekan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Kamis (5/1/2017).
Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Sidenreng Rappang, Afiev Rachman mengatakan, pemerintah yang katanya pro rakyat ini malah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat memberatkan rakyat dan menyusahkan rakyat.
"Kemana kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil? Apakah pemerintah telah kehilangan cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa selain dengan membebankannya pada rakyat?".
Untuk itu pihaknya sebagai rakyat Indonesia menuntut dan mendesak pemerintah untuk menolak dengan tegas PP nomor 60 tahun 2016 yang berisi daftar kenaikan biaya kendaraan bermotor hingga 3x lipat yang dinilai menyengsarakan rakyat Indonesia.
Kemudian menolak dengan tegas kenaikan biaya tarif listrik yang mencapai 242,5% karena akan menyengsarakan rakyat dan Mendesak Presiden Jokowi mencabut PP nomor 60 tahun 2016 dan membatalkan kenaikan tarif listrik untuk rakyat kecil dengan pelanggan berdaya 900 VA.
Apakah Jokowi adalah Kita??? Tidak sama sekali, pungkasnya.
Laporan Usman