 |
| Dokumen Bugis Warta |
Bugiswarta.com, MALANG -- Di tengah tantangan dunia menghadapi Revolusi Industri 4.0, penerapan E-Government bagi penyelenggara negara adalah sebuah keharusan bukan pilihan.
Digitalisasi tata kelola pemerintahan merupakan langkah nyata reformasi birokrasi bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Di era Revolusi Industri 4.0 ini, birokrasi pemerintahan juga harus beradaptasi.
Baca Juga : Strategi Mengajar Pakai Sentuhan Hati Nurani
Demikian pokok pikiran Ketua Prodi S1 Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar, Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, pada makalah berjudul, Tata Kelola Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0.
Makalah ini dibawakan pada Simposium Nasional Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Perguran Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (9/12/2019).
Dijelaskan, kemampuan organisasi untuk berkompetisi dan mengikuti perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi perlu dukungan dari individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut.
"Penerapan e-government harus dilaksanakan secara massif dengan menyiapkan infrastruktur data dan jaringan yang mempuni dan menyiapkan infrastruktur sumber daya manusia yang terampil yang memiliki information technology literacy yang tinggi, "tegas doktor administrasi publik PPs-UNM ini.
Di tengah tantangan dunia menghadapi Revolusi Industri 4.0 transformasi organisasi pemerintah adalah suatu keniscayaan, sehingga perlu terus diarahkan kedalam perubahan dari budaya dan tata kerja lama yang kurang kondusif kebudayaaan dan tata kerja baru yang lebih kondusif.
"Lahirnya PP No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbaasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola pemerintahan di Indonesia, "kata sarjana ilmu pemerintahan Fisip Unhas ini.
Berdasarkan kebijakan teresebut seluruh instansi pemerintahwajib menerapkan SPBE atau e-government. Di tengah tantangan dunia menghadapi revolusi industri 4.0,
"Transformasi organisasi pemerintah perlu terus diarahkan kedalam perubahan dari desain lama cenderung mekanistis, hierarkisbirokratis, departementalisasi dan kaku, serta formalisasi tinggi ke desain baru arah organisasi yang organic, "tegas peserta Sandwich di Universitas Ohio USA 2009 ini.
"Hal itu ditandai informasi yang mengalir bebas, formalisasi rendah dan tim lintas fungsi guna menjawab ketidakpastian yang tinggi dan lingkungan strategis organisasi pemerintah yang semakin dinamis dan kompleks, "tegas magister ilmu pemerintahan PPs-Unhas ini.
Pada simposium nasional ini, Dr Nuriyanti dipanelkan nara sumber lainnya yakni, Wakil Gubernur Jatim, Walikota Malang, Dr.Asep Nurjaman (UMM), Dr. Bambang Widyasena, M.Si (WR III Universitas Ponogoro), Dr Ria Angin M.Si (UM Jember).
Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh Makassar ikutkan 20 mahasiswa dan 6 dosen pada simposium ini. Para mahasiswa yang ikut jadi peserta semuanya mempresentasikan makalah dalam acara tersebut.
Dosen yang jadi pendamping mahasiswa adalah, Ahmad Harakan, S.IP., M.HI, Rudi Hardi, S.Sos., M.Si, Hamrun, S.IP., M.Si, Nur Khaerah, S.IP., M.IP, dan Iqbal Noer Arfah, S.IP., M.AP.
(ahmad/yahya)