Bugiswarta.com, Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) secara nasional pada 10 November 2026.
Rencana peluncuran itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan usai rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, (20/10) sore.
“Tadi ada kita laporkan mengenai Perlinsos yang akan di-roll out atau di-launching oleh Presiden pada tanggal 10 November,” kata Luhut.
Menurutnya, digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar perubahan mekanisme penyaluran bantuan pemerintah. Lebih dari itu, program tersebut dirancang untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini membutuhkan bantuan tetapi belum terjangkau secara optimal.
Melalui sistem digital yang terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi data.
“Karena Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer,” jelasnya.
Luhut juga menyinggung arah kebijakan subsidi pemerintah ke depan yang diharapkan semakin berorientasi kepada penerima manfaat yang tepat sasaran, bukan semata-mata subsidi terhadap produk.
“Jadi pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi,” ungkapnya.
“Presiden juga tadi kita laporin mengenai El Nino yang kita usulkan untuk melihat BMKG dengan detail dan La Nina yang akan mungkin nanti datang beberapa waktu lagi ke depan,” lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Percepatan Program Prioritas Ekonomi Dewan Ekonomi Nasional, Mochammad Firman Hidayat, mengungkapkan bahwa persiapan penerapan Perlinsos Digital terus mengalami perkembangan.
Menurut Firman, uji coba program tersebut kini telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Perluasan ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah sebelum program diluncurkan secara nasional oleh Presiden.
“Kami menyampaikan update terkait dengan uji coba perlinsos digital. Yang saat ini sudah mencapai seluruh kabupaten kota di Indonesia.514 kabupaten kota,” ungkapnya.
Firman mengungkapkan, sebanyak 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam sistem digitalisasi perlindungan sosial. Untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendaftar secara mandiri, pemerintah juga melibatkan ratusan ribu agen Perlinsos.
Agen-agen tersebut memiliki peran penting dalam mendampingi masyarakat, terutama warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital atau mengalami keterbatasan dalam mengakses teknologi.
“Dan perhari ini sudah ada 11,5 juta kepala keluarga (KK) yang terdaftar dalam program digitalisasi perlinsos ini. Dan ada 775 ribu agen perlinsos yang membantu pendaftaran warga-warga kita yang membutuhkan bantuan sosial.Dan kalau kita lihat data hariannya, sudah lebih dari 600 ribu pendaftar yang mendaftar di portal perlinsos perhari,” paparnya.
Selain memperluas pendaftaran, pemerintah juga mengevaluasi efektivitas sistem digitalisasi melalui sejumlah proyek percontohan. Salah satu hasil evaluasi yang dilaporkan kepada Presiden berasal dari pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital di Provinsi Bali.
“Kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden hasil studi kami terkait dengan piloting di Provinsi Bali. Jadi dengan menggunakan perlinsos digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1% dan inclusion error juga bisa turun dari 4,1%.,” jelasnya.
Berdasarkan hasil studi yang disampaikan Firman, penerapan Perlinsos Digital dalam uji coba di Bali menunjukkan penurunan exclusion error sebesar 24,1 persen. Ia juga melaporkan adanya penurunan inclusion error, meskipun rincian angka awal dan akhir untuk indikator tersebut belum dijelaskan dalam keterangannya.
Hasil tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah untuk mengembangkan sistem penyaluran bantuan yang lebih akurat sebelum diterapkan dalam skala nasional.
“Jadi artinya digitalisasi perlinsos ini mampu membuat proses bansos lebih transparan dan juga lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Digitalisasi Diharapkan Mengakhiri Persoalan Bansos Salah Sasaran
Transformasi Perlinsos Digital menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data antarinstansi.
Dalam sistem ini, pendaftaran masyarakat dapat dihubungkan dengan proses pemeriksaan kelayakan melalui pemadanan data yang dikelola berbagai lembaga pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan pendataan, mempercepat proses verifikasi, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui status kelayakan bantuan.
Sistem digital juga menyediakan mekanisme sanggahan bagi warga yang merasa hasil penilaian kelayakannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Akurasi data, perlindungan informasi pribadi, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan masyarakat mengakses layanan juga menjadi faktor penting dalam penerapannya.
Terlebih bagi masyarakat di wilayah terpencil, kelompok lanjut usia, maupun keluarga yang memiliki keterbatasan akses internet, dukungan pendampingan tetap diperlukan agar digitalisasi tidak justru memperlebar kesenjangan layanan.
Menuju Peluncuran 10 November, Harapan Bansos Lebih Berkeadilan
Menjelang peluncuran nasional pada 10 November 2026, pemerintah dihadapkan pada tantangan memastikan kesiapan sistem yang telah diuji coba di 514 kabupaten dan kota.
Capaian 11,5 juta keluarga terdaftar, dukungan 775 ribu agen, serta hasil evaluasi proyek percontohan di Bali menjadi bagian dari perkembangan yang dilaporkan Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto.
Peluncuran Perlinsos Digital nantinya diharapkan menjadi langkah penting dalam membangun sistem bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Bagi keluarga yang selama ini kesulitan memperoleh bantuan, perbaikan sistem pendataan dapat membuka kesempatan agar kondisi mereka dinilai secara lebih akurat.
Pada akhirnya, keberhasilan Perlinsos Digital akan terlihat dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak lagi terlewat dalam penyaluran bantuan.
Sebab, di balik jutaan data keluarga yang tercatat dalam sistem, terdapat kebutuhan nyata masyarakat terhadap perlindungan sosial yang adil, mudah diakses, dan tepat sasaran.