Bugiswarta.com, JAKARTA – Pemuda asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Syahwalil Akbar, menilai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045 tidak seharusnya diukur berdasarkan riuhnya perdebatan maupun spekulasi yang berkembang di media sosial.
Menurut Syahwalil, munculnya fenomena yang ia sebut sebagai silent majority, termasuk penggunaan foto profil siluet hitam-putih Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah pengguna media sosial, dapat dibaca sebagai ekspresi dukungan sekaligus kepercayaan sebagian masyarakat terhadap arah pembangunan pemerintah.
Ia menilai dukungan masyarakat tidak selalu muncul melalui perdebatan terbuka di ruang digital. Sebagian masyarakat, kata dia, justru memilih melihat dan menilai pemerintah berdasarkan pelaksanaan kebijakan serta dampak program yang dirasakan secara langsung.
“Visi Indonesia Emas 2045 bukan sekadar narasi publik, melainkan komitmen strategis berbasis data komprehensif yang dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” kata Syahwalil dalam keterangannya, Jakarta, 2026.
Syahwalil mengatakan, perdebatan di media sosial merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, menurut dia, kritik terhadap kebijakan publik semestinya dibangun menggunakan data, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta pemahaman terhadap substansi program.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menarik kesimpulan terhadap sebuah kebijakan hanya berdasarkan potongan informasi maupun narasi yang berkembang secara cepat di media sosial.
Menurutnya, sejumlah agenda besar pemerintahan Prabowo, mulai dari kemandirian pangan, ketahanan energi hingga penguatan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, perlu dilihat berdasarkan tujuan, proses pelaksanaan serta hasil yang diberikan kepada masyarakat.
“Setiap langkah dan arah kebijakan Presiden Prabowo memiliki alur yang jelas. Kritik yang hanya mengandalkan retorika tanpa data atau teori cocoklogi sama sekali tidak mengaburkan substansi kerja nyata di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, Syahwalil mendorong masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna media sosial, semakin kritis dalam memilah informasi.
Ia mengatakan derasnya arus informasi membuat masyarakat berhadapan dengan beragam pendapat, potongan video, narasi anonim hingga framing terhadap suatu kebijakan. Kondisi tersebut, menurut dia, membutuhkan kemampuan literasi digital agar masyarakat dapat membedakan kritik berbasis fakta dengan sekadar spekulasi.
“Pengguna media sosial harus lebih kritis dan bijak dalam menyerap informasi. Jangan sampai energi bangsa terkuras oleh provokasi akun anonim atau framing negatif yang justru memecah konsentrasi pembangunan,” katanya.
Syahwalil juga berpandangan ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan terletak pada banyak atau sedikitnya komentar positif di media sosial.
Menurut dia, masyarakat akan memberikan penilaian berdasarkan kondisi yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, ia menyebut stabilitas harga kebutuhan pokok, efektivitas bantuan sosial, terbukanya lapangan pekerjaan hingga penguatan daya beli masyarakat sebagai sejumlah indikator yang jauh lebih penting untuk menjadi ukuran keberhasilan kebijakan.
“Kinerja pemerintah diukur dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat, seperti stabilitas harga kebutuhan pokok, bantuan sosial yang tepat sasaran, dan pembukaan lapangan kerja, bukan dari jumlah komentar riuh di media sosial,” tegasnya.
Ia menambahkan, media sosial semestinya menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi sekaligus memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan. Namun kritik tersebut, kata dia, akan jauh lebih konstruktif apabila disertai data dan menawarkan solusi.
Syahwalil melihat fenomena silent majority sebagai kelompok masyarakat yang tidak selalu aktif dalam perdebatan politik di media sosial, tetapi tetap mengikuti perkembangan pemerintahan dan memiliki penilaian terhadap kebijakan yang dijalankan.
Baginya, ketenangan kelompok masyarakat tersebut tidak dapat serta-merta diterjemahkan sebagai sikap apatis.
“Gerakan silent majority adalah bukti bahwa rakyat mayoritas memahami ke mana arah bangsa ini sedang dibawa,” katanya.
Syahwalil berharap pemerintah tetap memusatkan perhatian pada pelaksanaan program yang memberikan manfaat konkret kepada masyarakat dan tidak kehilangan fokus akibat spekulasi politik maupun kegaduhan yang muncul di ruang digital.
Ia mengatakan perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan konsistensi kebijakan, kerja pemerintah, pengawasan masyarakat serta partisipasi generasi muda.
Menurutnya, perbedaan pandangan tetap diperlukan dalam demokrasi, tetapi diskursus publik harus diarahkan kepada perdebatan yang sehat, berbasis fakta dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana program pro-rakyat benar-benar dieksekusi dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus tetap dikawal tanpa terdistraksi oleh spekulasi opini yang tidak substantif,” pungkasnya.