BUGISWARTA.COM, MAKASSAR - Narasi yang membandingkan kondisi Indonesia saat krisis 1998 dengan kebijakan pemerintah saat ini, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, utang negara, hubungan dengan IMF hingga penguatan pertahanan, mendapat perhatian pemerhati sosial dan penulis Andi M. Syahwalil Akbar.
Andi menilai perbandingan sejarah merupakan hal yang wajar dalam ruang publik. Namun, menurut dia, setiap perbandingan harus diletakkan dalam konteks yang utuh dan berpijak pada data, bukan sekadar potongan informasi yang beredar di media sosial.
“Kita jangan melihat negara hanya dari berapa utangnya. Yang lebih penting adalah untuk apa anggaran digunakan, siapa yang menerima manfaat, bagaimana kemampuan negara mengelolanya, dan apakah kebijakan tersebut memperkuat kemandirian bangsa,” ujar Andi.
Menurut Andi, salah satu kebijakan yang perlu dilihat secara lebih luas adalah Program Makan Bergizi Gratis. Ia berpandangan MBG tidak semestinya dibaca hanya sebagai tambahan pengeluaran negara, tetapi juga perlu dinilai dari manfaat sosial dan ekonominya.
Pada awal 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat pagu anggaran sebesar Rp268 triliun, dengan Rp248 triliun dialokasikan untuk MBG. BGN pada Februari juga menyatakan sekitar 93 persen anggarannya disalurkan langsung melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam pembaruan per 17 September 2026, setelah dilakukan penajaman belanja, total pagu BGN tercatat menjadi Rp229,75 triliun. Dari Rp221,30 triliun anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional, Rp218,77 triliun dialokasikan untuk MBG.
Bagi Andi, program tersebut dapat menjadi investasi sosial apabila pelaksanaannya mampu memperbaiki kualitas gizi anak sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi yang melibatkan petani, nelayan, peternak, UMKM, tenaga kerja serta pelaku usaha lokal.
“Anak yang hari ini mendapatkan makanan bergizi adalah sumber daya manusia yang sedang dipersiapkan untuk masa depan. Tetapi tentu program sebesar ini harus terus diawasi, transparan, tepat sasaran dan dievaluasi. Kritik terhadap pelaksanaan tetap diperlukan,” katanya.
Kopdes Jangan Dilihat Hanya dari Pembiayaan
Andi juga menyoroti perdebatan mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, pembahasan mengenai pembiayaan program tersebut harus disertai penilaian terhadap aset, aktivitas ekonomi, tata kelola hingga manfaatnya bagi masyarakat desa.
Pemerintah sendiri menempatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen untuk memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan mendorong efisiensi ekonomi hingga tingkat masyarakat bawah.
“Kalau ada pembiayaan, pertanyaannya jangan berhenti pada ‘berapa utangnya’. Kita harus bertanya: asetnya apa, kegiatan ekonominya apa, siapa yang mengelola, bagaimana pengembaliannya dan apa manfaat ekonominya bagi desa. Di situlah kualitas kebijakan publik harus diuji,” ujar Andi.
Menurutnya, kritik terhadap pembiayaan negara tetap penting. Pengawasan dibutuhkan untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat dan dikelola secara akuntabel.
Belajar dari Krisis 1998
Terkait perbandingan dengan krisis 1998 dan IMF, Andi mengingatkan masyarakat agar tidak mencampuradukkan periode sejarah dan kondisi ekonomi yang berbeda.
Catatan IMF menunjukkan kewajiban Indonesia melalui skema Extended Fund Facility terkait program IMF berada pada periode 1998 hingga 2003. Indonesia kemudian melakukan pembayaran lebih awal pada 2006, termasuk pelunasan sisa kewajiban sekitar SDR 2,2 miliar yang saat itu setara sekitar 3,2 miliar dolar AS.
“Kita tidak perlu menghapus sejarah. Krisis 1998 harus menjadi pelajaran. Justru dari sejarah itu kita belajar bahwa kemandirian ekonomi, ketahanan fiskal, cadangan devisa, industri nasional dan kualitas sumber daya manusia harus terus diperkuat,” kata Andi.
Menurut Andi, upaya mengurangi ketergantungan tidak berarti negara sama sekali tidak boleh menggunakan instrumen pembiayaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pengelolaan, keberlanjutan fiskal serta manfaat pembangunan yang dihasilkan.
Kemandirian Pertahanan Bagian dari Kedaulatan
Andi juga menilai kebijakan penguatan kapasitas pertahanan dan industri strategis perlu dilihat berdasarkan kebutuhan, manfaat dan kemampuan anggaran negara, bukan hanya dari besarnya biaya pengadaan.
Ia mencontohkan pembahasan mengenai pemanfaatan kapal yang akan dimodifikasi untuk mendukung operasi helikopter dan drone, termasuk dalam konteks mitigasi serta penanganan bencana.
“Kita harus melihatnya sebagai bagian dari pembangunan kemampuan nasional. Tetapi sekali lagi, semua kebijakan tetap harus terukur: manfaat, biaya, kebutuhan strategis dan kemampuan anggaran harus transparan,” ujar Andi.
Kritik Boleh Tajam, tetapi Harus Solutif
Andi menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun menurutnya, kritik akan memberikan manfaat lebih besar apabila berangkat dari data, memahami konteks persoalan dan disertai tawaran perbaikan.
“Kalau pemerintah salah, kritik. Kalau anggarannya bermasalah, bongkar datanya. Kalau programnya tidak tepat sasaran, berikan perbaikannya. Jangan berhenti pada sindiran. Bangsa ini membutuhkan kritik yang membuat kebijakan semakin baik, bukan sekadar perdebatan yang membuat masyarakat semakin terbelah.”
Ia mengajak masyarakat melihat pembangunan nasional dalam perspektif yang lebih panjang dengan memperhatikan perubahan tantangan yang dihadapi Indonesia.
“Indonesia hari ini bukan Indonesia tahun 1998. Tantangannya berbeda. Karena itu, ukuran keberhasilan juga harus melihat apakah negara mampu membangun manusia, memperkuat ekonomi desa, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat industri nasional dan menjaga kedaulatan,” tuturnya.
Andi menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya meninggalkan warisan pembangunan yang dapat dirasakan generasi mendatang.
“Jangan wariskan kepada generasi berikutnya hanya perdebatan tentang siapa yang paling benar. Wariskan negara yang lebih mandiri, manusia yang lebih berkualitas dan ekonomi yang lebih kuat. Kritik tetap diperlukan, tetapi solusi adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap masa depan Indonesia.”
Andi M. Syahwalil Akbar
Pemerhati Sosial dan Penulis