Oleh: Hamdan Hamedan
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI
Perang adalah salah satu kenyataan tertua dalam sejarah manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan, demokrasi, teknologi, dan lembaga internasional tidak otomatis membuat dunia bebas dari konflik. Will dan Ariel Durant dalam The Lessons of History mencatat bahwa dari 3.421 tahun sejarah yang tercatat, hanya 268 tahun yang tidak menyaksikan perang. Dengan kata lain, sekitar 92 persen tahun dalam rentang sejarah tersebut menyaksikan perang berlangsung di suatu bagian dunia.
Pelajaran ini penting karena dunia hari ini kembali bergerak dalam ketidakpastian. Timur Tengah terus bergejolak. Perang di sejumlah kawasan belum usai. Perebutan pengaruh antarnegara besar makin tajam. Rantai pasok global, harga energi dan pangan, serta stabilitas keuangan mudah terguncang oleh krisis yang terjadi ribuan kilometer dari rumah kita.
Di tengah situasi seperti ini, Indonesia menunjukkan sikap yang tenang, jernih, dan strategis: teguh pada kompas moral, aktif memperjuangkan perdamaian, dan konsisten menjaga kepentingan nasional.
Dunia Bergejolak
Timur Tengah adalah contoh nyata bahwa konflik tidak hanya hidup dalam buku sejarah. Di kawasan ini bertemu berbagai dinamika besar: perjuangan sah bangsa Palestina untuk mewujudkan kemerdekaan penuh dan kedaulatan yang efektif, kompetisi kekuatan regional, serta konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran.
Bagi Indonesia, kompasnya jelas: mendukung kemerdekaan Palestina, menghormati hukum internasional, menjaga perdamaian dunia, dan melindungi kepentingan nasional. Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti tidak tunduk kepada blok kekuatan mana pun. Aktif berarti tidak diam terhadap ketidakadilan, penjajahan, dan ancaman terhadap perdamaian dunia. Namun, keteguhan moral juga harus disertai kewaspadaan strategis.
Dalam diplomasi, Indonesia membangun sebanyak mungkin persahabatan. Sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo, “Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.” Namun, Indonesia juga tidak naif. Politik luar negeri bebas aktif menuntut kejernihan: bersahabat dengan banyak pihak, tidak mudah ditarik ke dalam konflik pihak lain, tetap membela prinsip, dan konsisten menjaga kepentingan nasional.
Ketika sebagian dunia membakar ladangnya melalui perang, konflik, dan perebutan sumber daya, Indonesia tidak ikut menyalakan api. Indonesia terus menjadi bagian dari upaya pemadaman. Pada saat yang sama, Indonesia menyirami ladangnya sendiri dengan memperkuat pangan, energi, air, industri, dan persatuan nasional.
Dalam banyak kesempatan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya FEW, yaitu Food, Energy, Water: pangan, energi, dan air. Kerangka ini sejalan dengan cara Perserikatan Bangsa-Bangsa membaca keterhubungan pangan, energi, dan air sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Bagi Indonesia, FEW bukan hanya agenda pembangunan. Ia adalah cara membaca kedaulatan dalam abad yang penuh guncangan. Sebab, dalam krisis global, kekuatan bangsa tidak hanya diukur dari diplomasinya, tetapi juga dari kemampuannya menjaga dapur rakyat, pasokan energi, dan sumber air kehidupan.
Per 6 Juli 2026, Cadangan Beras Pemerintah mencapai sekitar 5,19 juta ton. Sementara itu, produksi beras pada 2026 diproyeksikan sebesar 34,76 juta ton, di atas kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton. Dalam dunia yang mudah diguncang krisis dan di tengah El Niño yang sedang berlangsung, menjaga pangan berarti menjaga ketenangan rakyat.
Hal yang sama berlaku pada energi. Energi adalah darah bagi ekonomi modern. Jika pasokan energi terganggu, transportasi, logistik, pangan, listrik, industri, dan biaya hidup rakyat ikut terdampak.
Dalam Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026, J.P. Morgan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling terlindungi dari guncangan minyak dan gas global.
Dalam peta sensitivitas energi tersebut, Indonesia memiliki total insulation factor sebesar 77 persen, ditopang oleh gas domestik, batu bara domestik, dan energi terbarukan.
Implementasi mandatori B50 pada Juli 2026, bersama diversifikasi sumber crude dan BBM serta peningkatan bauran energi baru terbarukan, semakin memperkuat ikhtiar tersebut. Melalui pencampuran 50 persen bahan bakar nabati ke dalam solar, B50 ditargetkan menghentikan impor produk solar dan menghemat devisa hingga Rp170 triliun.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak hanya dibangun dengan mencari pasokan dari luar, tetapi juga dengan mengoptimalkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki bangsa sendiri.
Ladang Sendiri
Fondasi ketiga adalah air. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, tidak ada pangan, kesehatan, industri, ataupun peradaban.
Ismail Serageldin, yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Dunia, pernah mengingatkan bahwa jika perang pada abad ke-20 dipicu oleh perebutan minyak, maka konflik pada abad ke-21 dapat dipicu oleh perebutan air.
Indonesia memiliki tantangan yang berbeda. Pada awal 2020, Jakarta menerima curah hujan hingga 377 milimeter dalam sehari, setara dengan lebih dari tiga tahun curah hujan rata-rata di Arab Saudi atau lebih dari tujuh tahun di Mesir. Tantangan kita bukan kekurangan air, tetapi pengelolaan air.
Oleh karena itu, peningkatan akses air minum layak, sanitasi layak, dan tata kelola air harus dibaca sebagai bagian dari agenda ketahanan bangsa. Dalam beberapa tahun terakhir, akses air minum layak meningkat dari 91,72 persen pada 2023 menjadi 93,22 persen pada 2025. Pada periode yang sama, akses sanitasi layak meningkat dari 82,36 persen menjadi 85,37 persen.
Angka-angka tersebut bukan sekadar ukuran pembangunan infrastruktur. Angka tersebut mencerminkan kesehatan publik, produktivitas ekonomi, kualitas kehidupan, dan martabat manusia.
Di tengah dunia yang terbakar konflik, Presiden Prabowo membaca tantangan global bukan semata sebagai ancaman, tetapi juga sebagai momentum untuk mengakselerasi kemandirian bangsa. Agenda ketahanan pangan, percepatan biodiesel, pengembangan energi terbarukan dan panel surya, penguatan cadangan strategis nasional, serta pembangunan industri domestik merupakan bagian dari arah besar tersebut.
Tentu, tidak ada strategi negara yang selesai dalam satu langkah. Setiap kebijakan besar membutuhkan evaluasi, koreksi, mitigasi risiko, dan disiplin pelaksanaan. Namun, arah dasarnya jelas: Indonesia tidak boleh hanya bereaksi ketika krisis datang. Indonesia harus menyiapkan diri sebelum krisis berikutnya tiba.
Indonesia memang tidak dapat sendirian mengubah arah dunia. Namun, Indonesia akan terus mengambil bagian dalam menjaga perdamaian, memperkuat kerja sama, dan memastikan ketahanan nasional tetap kokoh.
Di tengah dunia yang terbakar, Indonesia akan terus berupaya memadamkan api di luar, sekaligus memastikan ladang di dalam negeri tetap aman dan subur.