Andi Muhammad Syahwalil Akbar, Mantan Sekjen DPP KEPMI Bone
OPINI, BUGISWARTA.COM, Dinamika kehidupan berbangsa, perbedaan pandangan dan dialektika di ruang publik adalah tanda dari sebuah demokrasi yang hidup. Adalah hal yang wajar ketika sebuah kebijakan baru memicu diskusi, keraguan, atau bahkan perdebatan yang hangat di tengah masyarakat.
Namun, agar perdebatan tersebut membawa kita maju sebagai sebuah bangsa, kita perlu mengangkat sudut pandang kita dari sekadar riuh rendah politik harian, menuju pemahaman yang lebih luas tentang lanskap geopolitik global yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.
Hari ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sedang dihadapkan pada persimpangan sejarah yang krusial. Gagasan besar tentang kemandirian bangsa atau yang di era Orde Lama dikenal dengan istilah Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) oleh Ir. Soekarno kini kembali diletakkan sebagai cetak biru utama pembangunan nasional.
Memahami kebijakan ini secara jernih akan membantu kita semua menyadari bahwa apa yang sedang dikerjakan pemerintah saat ini adalah sebuah ikhtiar besar demi mengamankan harkat, martabat, dan masa depan seluruh rakyat Indonesia.
Refleksi Sejarah: Esensi Berdikari yang Melintasi Zaman
Untuk memahami arah bangsa hari ini, kita harus menengok kembali akar filosofis yang pernah ditanamkan oleh para pendiri bangsa. Ketika Bung Karno meneriakkan pentingnya kedaulatan ekonomi, beliau tidak sedang mengajak Indonesia untuk mengisolasi diri dari pergaulan internasional.
Sebaliknya, Bung Karno ingin menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton atau menjadi "pasar" bagi kepentingan negara-negara adidaya. Kedaulatan sejati tercapai ketika sebuah bangsa mampu menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam hal kebutuhan paling mendasar: perut rakyat dan energi untuk menggerakkan roda kehidupan.
Estafet semangat inilah yang hari ini kita lihat dalam visi kepemimpinan Presiden Prabowo. Tentu saja, zaman telah berubah. Tantangan yang dihadapi hari ini tidak lagi sama dengan dekade 1950-an atau 1960-an. Kita tidak lagi berada di era perang fisik, melainkan di era perang ekonomi, perebutan rantai pasok global, dan krisis multidimensi akibat perubahan iklim serta ketegangan geopolitik dunia. Oleh karena itu, jika Bung Karno dulu menggunakan instrumen politik dan diplomasi yang agresif, Presiden Prabowo menerjemahkan semangat tersebut ke dalam strategi ekonomi makro yang taktis, pragmatis, dan terukur.
Membaca Cetak Biru Kemandirian Ekonomi Modern
Masyarakat yang kritis tentu ingin melihat bagaimana visi besar tersebut diturunkan ke dalam kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada tiga pilar utama yang sedang diperjuangkan pemerintah hari ini untuk membangun benteng pertahanan ekonomi nasional:
1. Transformasi dari Ekspor Mentah Menuju Hilirisasi Berkelanjutan
Kebijakan hilirisasi sumber daya alam adalah salah satu bukti paling konkret dari perjuangan menegakkan martabat bangsa. Selama puluhan tahun, Indonesia terbiasa mengekspor bahan mentah secara murah ke luar negeri, hanya untuk kemudian membeli kembali produk jadinya dengan harga berkali-kali lipat. Dengan melanjutkan dan memperketat kebijakan hilirisasi, pemerintah sedang menegaskan posisi tawar Indonesia.
Kekayaan alam kita harus diolah di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja bagi anak bangsa, dan memastikan nilai tambahnya kembali ke kas negara. Ini adalah langkah berani yang membutuhkan keteguhan sikap, karena kebijakan ini kerap kali mendapat tantangan dari kekuatan ekonomi global yang mapan.
2. Menjaga Ketahanan Nasional Lewat Swasembada Pangan dan Energi
Di tengah situasi dunia di mana banyak negara mulai membatasi ekspor pangan mereka demi mengamankan kebutuhan domestik masing-masing, ketergantungan pada impor adalah titik lemah yang sangat berbahaya. Fokus mutlak pemerintah pada swasembada pangan termasuk penguatan gizi generasi muda melalui program komprehensif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Di sisi lain, pemanfaatan potensi energi hijau lokal seperti bioenergi adalah langkah preventif agar Indonesia tidak ikut terombang-ambing ketika harga minyak dunia bergejolak akibat konflik internasional.
3. Rekonsiliasi Nasional sebagai Fondasi Stabilitas
Salah satu pembeda utama dalam eksekusi strategi hari ini adalah penekanan yang sangat tinggi pada stabilitas politik dalam negeri. Presiden Prabowo secara konsisten mempraktikkan politik merangkul dan membangun konsensus di antara berbagai elemen bangsa. Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa gempuran ekonomi global yang begitu besar tidak akan mungkin bisa dihadapi jika energi bangsa habis terkuras untuk konflik internal yang tidak produktif.
Persatuan dan stabilitas domestik adalah modal utama agar diplomasi luar negeri kita dihormati dan memiliki posisi tawar yang kuat.
Aspek Perjuangan
Era Kebijakan Bung Karno
Era Kebijakan Presiden Prabowo
Metode Kedaulatan
Nasionalisasi aset asing dan diplomasi politik luar negeri yang ofensif.
Hilirisasi komoditas dan penguatan regulasi investasi dalam negeri yang adil.
Fokus Domestik
Pembangunan kesadaran nasional dan karakter bangsa (character building).
Penguatan kualitas SDM, jaring pengaman sosial, dan ketahanan pangan-energi.
Pendekatan Politik
Penataan sistem komando terpusat pasca-era parlementer yang tidak stabil.
Rekonsiliasi nasional dan perangkulan berbagai faksi demi stabilitas ekonomi.
Menjaga Stabilitas Cara Berpikir di Tengah Masa Transisi
Menghadapi masa transisi dan penataan ulang fondasi ekonomi tentu memunculkan dinamika penyesuaian di berbagai sektor. Di sinilah masyarakat diajak untuk menjaga stabilitas cara berpikir. Kebijakan-kebijakan strategis yang diambil hari ini mungkin memerlukan waktu untuk memperlihatkan dampak penuhnya secara menyeluruh, namun orientasinya sangat jelas: menyiapkan fondasi agar Indonesia siap menjadi negara maju yang mandiri.
Kita perlu melihat setiap langkah efisiensi anggaran, penguatan sektor domestik, dan diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah sebagai satu kesatuan ikhtiar yang saling bertautan. Ketika fondasi pangan kita kuat, ketika energi kita mandiri, dan ketika industri kita memiliki nilai tambah, maka pada saat itulah martabat bangsa ini akan tegak dengan sendirinya di hadapan dunia.
Menatap Arah yang Sama
Pada akhirnya, perjuangan mewujudkan Indonesia yang Berdikari bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan kerja besar kebudayaan dan peradaban yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Perbedaan argumen dan kritik konstruktif adalah vitamin yang menyehatkan jalannya roda pemerintahan, selama semuanya bermuara pada kecintaan yang sama terhadap masa depan tanah air.
Saat ini, pemimpin kita sedang bekerja meletakkan dasar-dasar kemandirian tersebut di tengah situasi dunia yang tidak mudah. Dengan menjaga kejernihan berpikir, menyatukan energi positif, dan memahami esensi dari setiap kebijakan yang diambil, kita sedang bersama-sama mengawal sebuah transisi sejarah: membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang ketergantungan menuju sebuah bangsa yang benar-benar berdaulat, dihormati, dan bermartabat di panggung dunia.
"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, dan bangsa yang merdeka adalah bangsa yang berani berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari) di hadapan dunia." Esensi pemikiran Soekarno tentang kedaulatan internasional.