Bugiswarta.com, Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan, menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Presiden dalam memperkuat sistem peradilan yang independen dan bebas dari intervensi.
“Kebijakan ini menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan sistem hukum yang bersih dan berkeadilan. Hakim adalah pilar utama penegakan hukum, maka kesejahteraannya harus dijamin,” ujar Hergun, Jumat (13/6/2025).
Ia menyoroti bahwa gaji hakim tidak pernah mengalami kenaikan dalam 18 tahun terakhir, sementara kebutuhan hidup terus meningkat signifikan. Sebagai contoh, ia menyebut harga beras yang pada 2007 masih Rp5.000/kg, kini melonjak menjadi Rp14.000/kg.
“Dengan rata-rata inflasi 3 persen per tahun, jelas daya beli menurun drastis. Karena itu, kenaikan gaji ini sangat relevan dan dibutuhkan,” tegasnya.
Hergun menegaskan bahwa gaji layak akan memperkuat integritas para hakim dan menghindarkan mereka dari godaan suap, terutama dalam menangani perkara-perkara besar.
“Tak bisa kita berharap keadilan ditegakkan jika penghasilan hakim pas-pasan, sementara godaan sangat besar,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa reformasi hukum tidak boleh berhenti hanya pada peningkatan gaji. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, transparansi, dan pemanfaatan teknologi dalam sistem hukum nasional.
“Banyak masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara, dan hanya berharap pada keadilan hakim. Maka, kejujuran dan kebijaksanaan hakim adalah harapan terakhir mereka,” imbuhnya.
Sebagai Anggota Komisi II DPR RI, Hergun menyatakan harapannya agar kebijakan ini menjadi katalis dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani. Hakim yang berintegritas, menurutnya, adalah “sapu bersih” untuk membenahi birokrasi yang masih belum ideal.
“Banyak investor ragu masuk ke Indonesia karena belum adanya kepastian hukum. Kenaikan gaji hakim diharapkan bisa memperbaiki hal ini,” tuturnya.
“Semoga ini menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045 negara maju dengan sistem hukum yang kuat dan adil,” pungkasnya.