.jpg)
Bugiswarta.com, Jakarta -- Pemerintah melalui Istana Kepresidenan menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pemangkasan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hingga 50 persen.
Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, guna meredam kekhawatiran publik mengenai pemangkasan anggaran yang dapat memengaruhi layanan vital BMKG.
"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen," ujar Hasan Nasbi dengan tegas pada Selasa (11/2/2025). Ia menambahkan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 tidak akan mengganggu program maupun layanan publik, termasuk mitigasi bencana yang menjadi bagian dari tugas BMKG.
Hasan juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan berdampak pada produktivitas pegawai maupun kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, gaji pegawai kementerian dan lembaga tetap aman, dan layanan prioritas yang menyangkut keselamatan publik akan terus berjalan secara optimal.
"Mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal. Tidak ada pemotongan pada anggaran layanan publik dan bantuan sosial," imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, mengungkapkan bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, BMKG menghadapi tantangan besar dengan target pemotongan anggaran sebesar Rp 1,423 triliun, atau sekitar 50,35 persen dari total anggaran semula senilai Rp 2,826 triliun.
Menurut Muslihhuddin, pemotongan ini akan berdampak signifikan pada operasional alat utama BMKG. Ia memperingatkan bahwa pemeliharaan alat-alat operasional utama (Aloptama) dapat berkurang hingga 71 persen, yang berpotensi menyebabkan gangguan pada observasi serta deteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami.
Ketepatan akurasi informasi BMKG diperkirakan akan menurun dari 90 persen menjadi 60 persen. Selain itu, kecepatan informasi peringatan dini tsunami yang biasanya bisa diberikan dalam waktu tiga menit, dapat meningkat menjadi lima menit atau lebih. Jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami juga diprediksi menurun hingga 70 persen apabila pemeliharaan sistem terganggu.
Sebagai langkah antisipasi, BMKG telah mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali efisiensi anggaran yang berdampak pada ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia terhadap ancaman bencana geo-hidrometeorologi.