Bugiswarta.com, – Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Perindustrian yang digelar Komisi VII DPR RI hari ini di Gedung DPR RI, Jakarta, legislator Partai Gerindra Hj. Rahmawati, SH, menyampaikan sejumlah gagasan penting untuk memajukan industri dan infrastruktur di Kalimantan Utara. Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati menyoroti isu-isu strategis mulai dari pengembangan industri, distribusi bahan pokok, hingga sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi di wilayahnya.
Salah satu fokus utama yang dibahas Hj. Rahmawati adalah peran Badan Pendidikan dan Pelatihan Industri (Badan Diklat Industri). Ia menilai bahwa peran lembaga ini harus lebih aktif, tidak hanya dalam memberikan pelatihan dan sertifikasi, tetapi juga dalam memastikan lulusan pelatihannya langsung terhubung dengan perusahaan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Kami berharap lulusan pelatihan Badan Diklat bisa segera terserap di industri setempat, khususnya di Kalimantan Utara, sehingga dapat langsung mendukung peningkatan ekonomi daerah dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” ujar Rahmawati dengan tegas.
Selain itu, Rahmawati juga menggarisbawahi tingginya biaya transportasi bahan pokok dari Pulau Jawa ke Kalimantan Utara, yang menyebabkan harga sembako di daerah tersebut menjadi mahal dan memberatkan masyarakat.
Ia meminta pemerintah agar mempertimbangkan kebijakan khusus, seperti subsidi transportasi bahan pokok, untuk mengurangi beban distribusi bagi wilayah-wilayah yang biaya distribusinya tinggi. Dengan begitu, harga bahan pokok di Kalimantan Utara bisa lebih terjangkau dan tidak terlalu membebani warga setempat.
Dalam upaya meningkatkan potensi sumber daya laut, Rahmawati mengusulkan pembangunan pabrik pengeringan rumput laut di Kalimantan Utara. Ia menekankan bahwa fasilitas ini akan memungkinkan proses pengolahan dan ekspor rumput laut dilakukan langsung dari Kalimantan Utara, tanpa harus transit melalui Surabaya atau Sulawesi.
“Pabrik pengeringan ini penting agar nilai jual rumput laut lebih tinggi dan menguntungkan petani lokal,” jelasnya. Dengan fasilitas tersebut, petani rumput laut tidak lagi bergantung pada infrastruktur pengiriman dari wilayah lain, yang selama ini memperpanjang rantai distribusi.
Rahmawati juga menyoroti perlunya fasilitas cold storage untuk produk-produk hasil laut seperti bandeng dan udang. Cold storage diperlukan agar hasil tangkapan dapat disimpan dengan baik dan harga di pasaran tetap stabil.
Lebih jauh lagi, ia mendorong adanya jalur ekspor langsung dari Kalimantan Utara ke negara-negara tujuan ekspor, sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan produk perikanan setempat dapat lebih kompetitif di pasar internasional.
Dalam pertemuan ini, Rahmawati juga mengingatkan Kementerian Perindustrian tentang pentingnya dukungan dalam membangun infrastruktur jalan yang memadai untuk mempermudah akses masyarakat di daerah-daerah terpencil Kalimantan Utara. Infrastruktur yang baik, menurutnya, adalah fondasi bagi pengembangan industri dan transportasi di wilayah tersebut.
Ia menyebutkan bahwa ketersediaan akses transportasi akan mempercepat distribusi barang dan memacu pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor-sektor yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.
Rahmawati berharap berbagai masukan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Perindustrian. Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kalimantan Utara diharapkan mampu mengembangkan industrinya secara optimal, mengurangi ketergantungan pada distribusi dari luar, dan menjadi kawasan industri yang berdaya saing tinggi.
Kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara pun dapat meningkat melalui sektor kelautan, perikanan, dan distribusi bahan pokok yang lebih efisien dan terjangkau.
Masukan Hj. Rahmawati menjadi angin segar bagi pembangunan industri di Kalimantan Utara. Dengan adanya komitmen ini, daerah tersebut dapat berkembang lebih cepat dan memperkuat posisi ekonominya, tidak hanya sebagai daerah kaya sumber daya alam, tetapi juga sebagai pusat industri yang mampu mendukung perekonomian nasional.