Jakarta — Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menunjukkan komitmennya terhadap kebijakan fiskal yang berkelanjutan dengan memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yakni di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2024).
“Kami sudah menyampaikan kepada presiden terpilih Prabowo dan dia juga memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap dijaga defisitnya di bawah 3%. Ini komitmen yang sama dan kami sudah sampaikan juga. Beliau (Prabowo) komit terhadap defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati defisit APBN berada di kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB. "Postur RAPBN 2025 masih dalam range," jelasnya.
Pernyataan terkait defisit APBN yang terjaga ini sekaligus menepis kabar bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap PDB. “Posisi RUU APBN 2025 dalam proses ini, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kami lakukan terus menerus dengan tim Presiden terpilih.
Ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru presiden terpilih, Bapak Prabowo,” jelas Menkeu.
Pada kesempatan yang sama, Thomas Djiwandono, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan menaikkan rasio utang hingga mencapai 50 persen dari PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen mengenai target-target yang sudah direncanakan pemerintah kini dan akan disepakati DPR nanti,” tegas Thomas.
Thomas menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memenuhi target-target yang direncanakan pemerintah dan telah disepakati oleh DPR RI dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.
"Intinya kami berkomitmen mengenai target-target yang akan direncanakan pemerintah kini dan telah disepakati oleh DPR nanti," ujar Thomas.
Dengan komitmen yang kuat ini, diharapkan kebijakan fiskal Indonesia akan tetap stabil dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berdaya saing di masa mendatang.