BUGISWARTA.com, Jakarta - Isu penambahan nomenklatur kementerian yang tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dinilai berlebihan oleh sejumlah pihak, terutama oleh pengamat politik, Jajat Nurjaman. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi landasan bagi pandangannya tersebut.
Menurut Jajat, pertama, secara komposisi, dukungan koalisi besar yang dimiliki pemerintahan Prabowo-Gibran tidak lebih besar dari dukungan pemerintahan Jokowi saat ini.
Kepergian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari parlemen menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat rencana penambahan nomenklatur kementerian. Selain itu, kemungkinan adanya partai parlemen yang akan beroposisi juga perlu dipertimbangkan, mengingat PKS telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kedua, lanjut Jajat, pemerintahan Prabowo-Gibran belum secara resmi dilantik. Dalam konteks ini, melakukan penambahan nomenklatur kementerian tidak serta-merta dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan pada Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Meskipun secara administratif hal ini terlihat sederhana, namun untuk melangkah lebih jauh, perubahan atas undang-undang itu sendiri diperlukan.
Terakhir, dengan pengalaman selama satu periode berada dalam pemerintahan Jokowi, Jajat berpendapat bahwa Prabowo kemungkinan besar memahami apa yang diperlukan dalam kepemimpinan.
Sehingga, keputusan untuk menambah nomenklatur kementerian ini membutuhkan pertimbangan yang matang. Publik diminta untuk bersabar menunggu hingga Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ke-8 dilantik sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih jelas untuk diperbincangkan.
Dengan demikian, pro dan kontra terkait isu penambahan nomenklatur kementerian masih menjadi perdebatan hangat dalam lingkaran politik Indonesia. Langkah selanjutnya dari pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi penentu arah kebijakan yang akan diambil terkait hal ini.