.jpeg)
BUGISWARTA.com, Sikap aktif PDIP sebagai oposisi di parlemen dianggap sebagai persiapan menghadapi peran oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengamat politik Jajat Nurjaman menyatakan bahwa keputusan PDIP yang tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas V PDIP mendatang memperkuat anggapan tersebut.
"Menjadi setengah oposisi sebenarnya bukan gaya politik PDIP. Namun, perbedaannya terlihat di era pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Di satu sisi, PDIP berseberangan dengan Presiden Jokowi, tetapi di sisi lain masih menikmati kekuasaan melalui para menterinya," jelas Jajat. "Hal ini juga diperkuat dengan aktifnya anggota parlemen PDIP yang menolak usulan kebijakan pemerintah. Namun, ini belum menunjukkan gaya politik PDIP yang biasanya total."
Jajat menambahkan bahwa Rakernas V PDIP yang akan datang kemungkinan menjadi titik puncak arah politik PDIP ke depannya. "Melihat tanda-tandanya, sepertinya di periode depan PDIP akan menjadi oposisi. Namun, situasi politik yang dinamis bisa saja mengakibatkan perubahan yang tidak terduga, seperti masuknya koalisi partai pendukung Anies-Imin."
Menurut Jajat, kehadiran PDIP sebagai oposisi akan membawa warna tersendiri di parlemen. "Dengan statusnya sebagai pemenang pemilu 2024, apakah PDIP sebagai partai oposisi akan mendapatkan posisi ketua DPR atau sebaliknya, seperti yang pernah terjadi pada periode 2014 yang lalu. Jika aturannya tidak berubah, mungkin baru kali ini pemerintahan di Indonesia akan mendapatkan oposisi dari pemenang pemilu sekaligus ketua DPR."
Sikap PDIP ini mencerminkan dinamika politik yang tengah berlangsung di Indonesia, di mana partai besar seperti PDIP harus menentukan strategi terbaik dalam menghadapi perubahan pemerintahan dan menjaga kepentingan politiknya. Rakernas V PDIP akan menjadi momen penting yang akan menentukan langkah partai ke depan dan dampaknya terhadap lanskap politik nasional.