.jpeg)
BUGISWARTA.com, JAKARTA -- Peluang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi tidak akan sehalus langkah partai lain yang hendak bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Pendapat ini disampaikan oleh pengamat politik Jajat Nurjaman.
Pertama-tama, keberadaan Partai Gelora yang sejak awal menjadi bagian dari koalisi Prabowo-Gibran diperkirakan akan menjadi kendala besar bagi PKS. Partai Gelora, yang merupakan pecahan dari pendukung PKS sebelumnya, gagal memenuhi syarat ambang batas parliamentary threshold sebesar 4 persen. Hal ini dianggap sebagai potensi penolakan yang signifikan terhadap keikutsertaan PKS dalam pemerintahan.
Kedua, PKS dikenal memiliki basis pendukung yang cukup fanatik, sering diidentifikasi sebagai partai yang didukung oleh kelompok Islam garis keras, dan diduga menggunakan politik identitas untuk meningkatkan elektabilitasnya. Potensi perpecahan di dalam partai ini juga menjadi perhatian, meskipun secara politik PKS dinilai berhasil dengan bertambahnya kursi di parlemen.
Terakhir, terlepas dari permasalahan internal PKS dan keraguan yang muncul, perlu diakui bahwa PKS dan Gerindra sama-sama memiliki hubungan yang harmonis dengan Prabowo di masa lalu. Menerima PKS dalam koalisi dapat meminimalkan kemungkinan kegaduhan politik di masa mendatang.
Namun, jika PKS tidak bergabung dalam pemerintahan, kehadirannya sebagai oposisi diharapkan akan memberikan warna yang khas bersama partai oposisi lainnya.