Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato politiknya di acara "Konsolidasi Zona III Pemenangan Pilpres Partai Bulan Bintang dan Pemenangan Prabowo Subianto Calon Presiden RI 2024" yang digelar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (9/9).
"Untuk berantas korupsi, birokrasi harus kita perbaiki, gaji-gajinya (ASN juga harus diperbaiki) untuk hilangkan korupsi. Korupsi harus kita berantas. Dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik, saya kira tidak perlu orang korupsi. Kalau korupsi, hukum seberat-beratnya," tegas Prabowo.
Lebih lanjut, ia menyoroti bagaimana sistem politik di Indonesia harus diperbaiki lantaran berpotensi memunculkan bandar-bandar politik. Padahal, untuk mengabdi kepada masyarakat menurut Prabowo tidak harus seperti itu.
"Kalau tidak punya uang, maka susah maju dan susah nyaleg. Ini harus kita ubah, harus kita pikirkan nanti. Cari pakar-pakar, bagaimana sistemnya. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak, dari mana?," ungkapnya.
"Artinya nanti ada bandar-bandar politik, tidak hanya bandar judi," sambungnya.
Prabowo kemudian mengelaborasi yang dimaksud bandar politik dengan satu contoh, di mana terdapat pihak yang pada awalnya memberikan dana untuk membantu pencalonan seseorang sebagai Bupati, kemudian menjadikan hal tersebut sebagai bentuk 'hutang budi'.
"Begitu jadi bupati, yaa dia ada hutang budi, minta izin ini, minta izin itu," jelasnya.
Untuk itu, Prabowo berharap ke depannya akan ada banyak pihak dan pakar yang berfokus pada hal tersebut karena menurutnya sistem politik untuk mengabdi pada rakyat tidaklah mahal.
"Jadi, saudara-saudara, saya yakin profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita," pungkasnya.