Pasalnya, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ini sebelumnya pernah terjadi bahkan Jokowi sendiri menolak secara terbuka, sehingga memainkan isu seperti ini seperti mendaur ulang barang usang.
Demikian dikatakan pengamat politik Jajat Nurjaman, melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 13 Desember 2022.
“Terkait dengan adanya isu tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi yang meningkat berdasarkan hasil riset lembaga survei seharusnya dijadikan motivasi untuk kedepan, sebaliknya apa yang dilakukan Bamsoet ini seperti ingin mendegradasi apa yang menjadi capaian Jokowi di mata publik”, tutur Jajat.
Jajat menilai, sebagaimana diketahui saat ini partai Golkar sendiri masih terlihat kelimpungan dalam menentukan sikap yang berkaitan dengan pilpres 2024, atau jangan-jangan dengan memunculkan wacana ini seolah-olah Bamsoet tidak setuju terkait wacana Golkar yang ingin mencapreskan rivalnya dalam pilpres 2024 yang akan datang.
“Banyaknya persoalan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi sepatutnya sebagai anggota parlemen mengedepankan agar mendorong pemerintah bisa lebih fokus dalam menjalankan fungsinya, sementara itu dengan memunculkan isu usang seperti ini tidak ubahnya seperti ingin merusak citra pemerintahan Jokowi melalui kegaduhan-kegaduhan di masyarakat.”, tutup Jajat.
Sebelumnya Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memaparkan hasil survei lembaga Poltracking soal kepuasan kinerja pemerintah Joko Widodo (Jokowi) – Maruf Amin yang sekarang berkuasa.
Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan kinerja Jokowi-Ma'ruf mencapai angka 73,2% dimana Bamsoet kemudian mengaitkan hasil survei ini dengan dengan keinginan rakyat untuk supaya Presiden Jokowi kembali memimpin Indonesia setelah 2024 nanti berakhir masa jabatannya.