Kurikulum Prototipe ini mengutamakan pembelajaran berbasis proyek. Mulai tahun 2022 hingga 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan tiga opsi kurikulum yang dapat diterapkan satuan pendidikan dalam pembelajaran, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe.
Kurikulum darurat penyederhanaan dari kurikulum 2013 diterapkan tahun 2020 saat pandemi Covid-19. Dan Kurikulum prototipe merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning).
Saat ini kurikulum prototipe sudah diterapkan di 2.500 satuan pendidikan yang tergabung dalam program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan tahun 2021. Namun mulai tahun 2022, satuan pendidikan yang tidak termasuk sekolah penggerak pun diberikan opsi untuk dapat menerapkan kurikulum prototipe.
Tidak ada seleksi sekolah mana yang akan menggunakan Kurikulum Prototipe, namun yang dilakukan hanya pendaftaran dan pendataan.
Sekolah-sekolah dapat menggunakan kurikulum prototipe secara sukarela tanpa seleksi. Baru nanti tahun 2024 Kemendikbudristek RI akan menetapkan kebijakan mengenai kurikulum mana yang akan dijadikan kurikulum nasional untuk pemulihan pembelajaran.
Salah satu karakteristik kurikulum prototipe adalah menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum prototipe, sekolah diberikan keleluasaan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkungan sekolah.
"Pembaharuan kurikulum pendidikan di Indonesia dengan istilah prototipe semoga saja tidak menjadi basis proyek salah satu orang atau golongan," tandas aktivis Lembaga Pendidikan mahasiswa islam (LAPENMI) PB HMI Ahmad Rodzi, S.Pd, Kamis (27/1/2022).
Ia menilai pemerintah unik dalam membuat kurikulum yang terus berganti dari rencana pelajaran 1947 sampai KBK, KTSP, K13 dan yang terbaru ini Kurikulum Prototipe yang berbasis proyek terhitung 11 kali pergantian kurikulum yang diterapkan di NKRI ini dengan cakupan wilayah dari Sabang sampai Merauke.
"Ironis juga ketika salah satu daerah baru bisa menerapkan dan menyesuaikan kurikulum, datang lagi kurikulum baru. Saya amati perubahan kurikulum di Indonesia mengikuti alur dinamika politik 5 tahunan tidak fokus pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari zaman ke zaman," tegas pria yang juga enterpreneur muda ini.
Ia berharap anggaran Rp 543 Triliun untuk pendidikan tidak dikemplang (korupsi) oleh oknum yang ngawur tidak bertanggung jawab sebagai modal dan alat politik untuk kontestasi di tahun 2024 yang baru digedok pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari 2024.
Sebagai negara yang terdiri dari ratusan bahasa, suku, budaya, pulau bahkan ribuan pulau yang ada di Indonesia dan macam-macam agama seharusnya pendidikan sebagai konsentrasi utama untuk membangun kemajuan bangsa dan negara sesuai cita-cita bangsa dalam pembukaan UUD 1945 yakni : Mencerdaskan kehidupan Bangsa. Tidak malah menjadi praktek uji coba apalagi ladang proyek untuk kepentingan individu maupun kelompok
"Itu bisa dinamakan dzalim panjang nanti urusannya di akhirat. LAPENMI sebagai wadah dan laboratorium pendidikan bagi kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam di seluruh Indonesia akan terus mengawal perkembangan dan kebijakan di bidang pendidikan terutama dalam anggaran pendidikan, jangan sampai dana Rp 543 Triliun yang digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak tepat sasaran apalagi menjadi proyek mainan salah satu kelompok," tukasnya.
Dikatakannya, Pendidikan sebagai jaminan orang untuk hidup lebih sejahtera jangan sampai dipolitisir yang hanya mementingkan keluarga maupun kelompok. Di Indonesia ini banyak orang pandai jutaan profesor, doktor akan tetapi kesenjangan dan ketimpangan masih terjadi dimana-mana.
" Harapan Kami sebagai agent of social control pemerintah serius dalam menerapkan kurikulum baru ini dengan keseimbangan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta Ilmu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bisa memanusiakan manusia dengan seutuhnya," imbuhnya.
Ia juga memberikan solusi terkait hal ini. "Solusi : Pemerintah harus mampu menemukan regulasi kurikulum yang final walaupun tidak harus sama di setiap wilayah akan tetapi orientasi dari pendidikan tersebut (belajar dan mengajar) bisa tercapai dengan cepat dan tidak berubah ubah. Agar pendidik tidak pusing dalam hal mengajar siswa apalagi guru yang sudah sepuh honorer pula," pungkasnya.