Bugiswarta.com, Makassar -- Ketua Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Advokasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sulawesi Selatan,Dr. Ridwan Fawallang, mengingatkan agar penyelenggaraan pemilu 2024 harus belajar dari pemilu sebelumnya.
Hal itu dia tegaskan mengingat tahapan pelaksanaan pemilu lantaran banyaknya pekerjaan rumah dari pemilu dan pilkada yang telah berlalu dalam rapat Pleno 3 Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sulawesi Selatan,di Galesong Takalar, Sabtu, 16 Oktober 2021.
Menurutnya tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mulai berjalan dan berkaca pada pemilu tahun 2019, ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi untuk menyongsong perhelatan lima tahunan itu.
"Tentang pemilu 2024 ini, kami memandang bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak pada tahun yang sama itu sangat beresiko terhadap kualitas demokrasi. Kemudian, juga potensi korban jiwa dari penyelenggara pemilu yang akan berulang bisa lebih banyak karena besarnya beban tugas dalam pelaksanaan pemilu," tutur alumni Program Doktor di UIN Ar-Raniry Aceh itu.
Oleh karena itu, tegas Ridwan semuanya harus disiapkan secara matang oleh semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, ia juga mengingatkan tentang hak penyelenggara pemilu, seperti upah yang layak serta jaminan perlindungan dari resiko-resiko yang potensial dialaminya.
Pemuda Muhammadiyah sendiri lanjutnya, akan selalu mencarikan jalan, tawaran serta aksi untuk persoalan-persoalan itu, salah satunya berupa rumusan langkah strategis untuk memastikan edukasi dan advokasi pengawasan pemilu yang akan akan mulai dilakukan mulai akhir tahun 2021 hingga selesainya pemilu 2024.