Menurut dia, adanya pusat pemerintahan bisa mendukung kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena ada tempat yang representatif.
“Ini merupakan cita-cita juga oleh pemerintahan sebelumnya. Kita pasti dapat ridho dari para pendahulu pendiri kabupaten ini jika hendak membawa Tana Tidung ke arah yang lebih baik,” kata Rini, Rabu (29/9/2021)
Pemkab Tana Tidung dinilai memang perlu bergerak cepat dalam setiap tahapan rencana tersebut. Terlebih kepemimpinan kepala daerah periode ini hanya sekitar 3 tahun.
“Terus saja jalan selama tidak ada yang berbenturan secara administrasi dan hukum. Perlu disegerakan kegiatan ini agar berjalan dengan lancar ke depan,” ujarnya.
Tahap rencana tahun ini berupa alih fungsi kawasan hutan perlu dikawal bersama. Sehingga, tidak perlu ada pembahasan berulang di tahun-tahun selanjutnya.
“Apa yang bisa dilakukan tahun ini ya segera dilakukan. Jangan sampai terhenti dan kita menyusun ulang di tahun depan hal-hal yang sifatnya administratif,” paparnya.
Rini turut memberi pemahaman jika lahan yang hendak menjadi calon lokasi berstatus HGU milik PT. Adindo. Dimana perlu diselesaikan dahulu sebelum masuk tahap selanjutnya.
Jika pemerintah sudah selesai negosiasi dalam rangka pembebasan lahan untuk pemanfaatan pembangunan, pemerintah daerah dan bupati harus bisa bersikap tegas untuk melanjutkan tahap berikutnya.
“Karena bicara pusat pemerintahan itu bicara kepentingan umum yang lebih luas lagi. Jangan sampai terhambat dengan hal-hal kecil yang justru cuma memperlambat proses ini,” tegasnya.
Rini sendiri menyayangkan ada gerakan penolakan karena dikhawatirkan memperlambat upaya yang sedang dilakukan pemerintah.
“Kita ini ingin memajukan kabupaten yang kita cintai. Coba mulailah ciptakan karya dan lakukan hal positif untuk membangun kabupaten ini,” ujarnya.
Lanjut dia, ada hal yang lebih substantif jika ingin menyampaikan kritik dan saran. Baik bersifat jangka pendek dan panjang yang mengarah pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat.
Kendati demikian, ia tetap berharap pemerintah bisa manusiawi perihal lahan yang sudah digarap masyarakat.
Ini bentuk kehadiran pemerintah yang tidak lepas tangan kepada masyarakatnya.
“Ini berbicara lahan yang memiliki rumah tanam tumbuh. Setidaknya bisa mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan,” imbuhnya.
Rini mengapresiasi aksi damai gerakan masyarakat yang memberikan dukungan pembangunan pusat pemerintahan.
Kendati ia tidak sempat memberikan tanda tangan dukungan, Rini mengaku satu visi perihal percepatan tahap pembangunan.
“Saya hari ini tidak berkesempatan hadir langsung di sana. Karena sedang ada tugas di Tarakan. Tapi saya mengapresiasi dan mendukung apa yang disampaikan mereka,” ujarnya.
Sejumlah tuntutan dalam aksi ini dapat ditindaklanjuti sebagai bahan masukan bagi pemerintah. Ini bentuk sinergitas dalam mempercepat proses pembangunan.
“Apa yang disampaikan ini bisa ditindaklanjuti lagi sebagai bahan masukan. Kalau positif sebaiknya ditampung dan bisa diaplikasikan. Apalagi selama itu agendanya mendukung kegiatan pemerintah,” pungkasnya.
Berita Ini Telah Terbit di Koran Kaltara Dengan Judul :