Biang masalahnya adalah ketidakmampuan Pemerintah sendiri dalam membelanjakan anggaran. hingga awal Agustus anggaran penanganan pandemi covid 19 yang terpakai baru sekitar 20 persen dari Rp. 695 triliun yang dialokasikan. Selain itu sekitar 40 persen anggaran tersebut belum memiliki daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Padahal di bawah bayang-bayang resesi, cara untuk membuat ekonomi kembali bergeliat adalah menambah daya beli masyarakat.
Dengan segala kekurangannya bantuan Rp. 600.000 per bulan selama 4 bulan untuk 15,7 juta pekerja perlu dikucurkan agar tidak mengendap di kas negara. Bank Indonesia (BI) sudah setuju mencetak uang titik pemerintah pun bersedia menanggung defisit lebih dari Rp. 1000 triliun.
Bila tak digunakan untuk menggerakkan perekonomian dana yang berasal dari utang itu malah bisa mendatangkan mudharat rakyat harus menanggung utang sementara perekonomian tak kunjung membaik.
Tanpa data akurat, salah sasaran dalam penyaluran bantuan untuk pekerja bisa jadi tak terelakkan. Bagaimanapun kebijakan subsidi untuk pekerja swasta masih jauh lebih baik dari program kartu pra kerja yang nyaris Tak memiliki daya ungkit terhadap perekonomian. meski penerima bantuan tak sepenuhnya tepat sasaran setidaknya dana mengalir ke masyarakat dan menciptakan permintaan.
Bagaimana program kartu pra kerja pemerintah tak boleh mengulangi kesalahannya dalam menyalurkan bantuan sosial. Pada awal pandemi pemerintah berkukuh memberi bantuan dalam bentuk natura. kebijakan itu keliru karena tak bisa memutar roda perekonomian hanya menguntungkan segelintir pemasok.
Belum lagi potensi korupsi nya yang tinggi dalam pengadaan bahan pokok yang akan disalurkan. pemerintah akan memetik banyak keuntungan jika mengganti program semacam itu dengan bantuan tunai yang disalurkan melalui transfer ke rekening bank.
Alokasi perlindungan sosial yang mencapai Rp. 2,03,9 triliun adalah poster besar dari seluruh anggaran penanganan pandemi covid 19. Sejauh ini sarapannya 38 persen lebih tinggi dari alokasi lain.
Untuk memacu penyerapan pemerintah bisa memperluas cakupan penerima subsidi dan menambah nominal bantuan. tentu dibutuhkan perbaikan di sana-sini termasuk data penerima yang tepat. sapi yang terpenting saat ini dana tersebut sampai ke masyarakat dan digunakan untuk konsumsi.
Dalam kondisi seperti sekarang tidak bisa dimungkiri bahwa belanja pemerintah merupakan tumpuan. sayangnya serapan anggaran masih rendah meskipun Presiden Joko Widodo setidaknya sudah dua kali murka terhadap anak buahnya. kemarahan kepada negara terhadap menteri-menterinya hanya menunjukkan bahwa perintah dia tak bisa dieksekusi oleh bawahannya.
Tapi alih-alih mengganti pejabat yang tak becus bekerja presiden tetap membiarkan mereka menjabat jangan kaget bila presiden kembali mengeluh atau marah-marah.
Editorial Tempo, 12 Agustus 2020