Menurut Heri Gunawan sudah ada 9 negara di dunia yang masuk pada jurang kelam ekonomi tersebut. Oleh karena itu capaian ekonomi pada kuartal III-2020 menjadi sangat penting. Tidak hanya sebagai penentu masuk tidaknya Indonesia dalam fase resesi. Tetapi juga sangat mempengaruhi prognosis APBN 2021.
"Perlu diketahui, saat ini sudah ada sembilan negara yang dinyatakan masuk resesi. Yaitu, Jerman, Amerika Serikat, Perancis, Italia,Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan 2 negara di ASEAN yakni Singapura dan Filipina," ucap Hergun dalam keterangannya, Jumat (14/8/2020).
Peringatan itu disampaikan Hergun, karena Badan Pusat Statistik atau BPS telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II yang dipaparkan secara virtual, Rabu (5/8). Di mana, angkanya minus 5,32 persen (year-on-year/ yoy).
Angka tersebut jauh merosot dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang tumbuh 2,97 persen (yoy) maupun dibandingkan kuartal II 2019 yang mampu tumbuh 5,05 persen (yoy). Selain itu, minusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini masih akan berlanjut pada kuartal III 2020. Bila ekonomi pada kuartal III kembali mencatatkan pertumbuhan negatif.
Kondisi itu, kata wakil ketua Fraksi Gerindra DPR ini, tentu semakin menyulitkan Indonesia terlepas dari jerat resesi. Sebab, suatu negara disebut mengalami resesi jika pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut.
"Secara tak langsung pemerintah sudah mengindikasikan Indonesia bisa masuk ke jurang resesi pada kuartal III-2020, menyusul negatifnya pertumbuhan ekonomi sejak kuartal II-2020. Bila pada kuartal III-2020 masih negatif juga, maka Indonesia resmi masuk ke dalam resesi," kata politikus asal Sukabumi ini.
Menurut Hergun, prognosis APBN 2021 sangat tergantung dengan kinerja pada kuartal III dan IV-2020. Bila pertumbuhannya masih melanjutkan tren kontraksi, maka akan mempengaruhi angka-angka dalam APBN 2021.
Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk memulihkan perekonomian. Di antara solusinya, pertama, dalam jangka pendek harus sinerginya pemangku kebijakan fiskal dan moneter dengan melakukan metode darurat berupa pembelian kembali surat berharga pemerintah oleh Bank Indonesia (quantitative easing) untuk menopang perekonomian agar tidak lumpuh.
"Konsekuensinya memang akan menyebabkan inflationary pressure, namun diperkirakan tidak lebih dari setahun ke depan dengan harapan perekonomian bisa membaik setelahnya," jelas Hergun.
Kedua, penanganan Covid-19 tidak boleh lambat atau tidak sinkron. Keluhan Presiden Joko Widodo yang menjustifikasi para menteri tidak bekerja dalam semangat krisis patut dijadikan cambuk untuk bekerja lebih keras lagi.
Bila penanganan covid masih biasa-biasa saja, bukan tidak mungkin penyebaran Covid-19 akan semakin meluas dan semakin berdampak buruk terhadap perekonomian.
Ketiga, Pemerintah harus lebih serius memberi stimulus dengan membentuk jejaring pengaman sosial dan insentif bagi dunia usaha. Kendala rendahnya penyerapan program PEN harus segera diatasi agar stimulus yang disiapkan pemerintah dapat lebih cepat sampai di tangan penerima sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi.
"Dari sisi pengusaha, sebaiknya para pelaku usaha dapat lebih berinovasi, kolaborasi, hingga memanfaatkan teknologi di era new normal saat ini. Terpenting adalah bagaimana dunia usaha bisa bertahan di tengah resesi," kata Hergun.
Keempat, sektor Pertanian dan Keluatan harus digenjot. PDB pertanian tumbuh 16,24 persen pada kuartal II- 2020. Pemerintah harus lebih gencar memberikan bantuan dan pendampingan sehingga aktivitas pertanian terus memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional karena produksi pangan tidak ada masalah.
"Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang sebenarnya tidak terdampak oleh pandemi Corona," tukas ketua DPP Gerindra ini
Selain Pertanian, Sektor Kelautan juga perlu digenjot karena potensinya masih sangat besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah perlu mendorong peningkatan KUR untuk kedua sektor ini agar para petani dan nelayan bisa lebih meningkatkan produksinya.
Terakhir, pemerintah sudah seharusnya mengajak semua pihak untuk berpikir bersama, termasuk dengan DPR sebagai wakil rakyat. Setidaknya sudah dua kali keputusan penting pemerintah tidak dibicarakan dahulu dengan DPR.
"Pertama kebijakan tentang penempatan dana di Bank Peserta dan kebijakan tentang BLT untuk karyawan. Terkesan pemerintah ingin menjadi “one man show” dalam penanganan Covid-19," tandasnya