Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan angkat bicara saat diwawancara via Whatsapp, Kamis (6/8/2020). "Rencana pemerintah memberikan bansos untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta sejatinya patut diapresiasi dan saya dukung. Termasuk bansos produktif hingga Rp30 triliun bagi 12 juta UMKM. Tetapi persoalannya kebijakan ini terkesan dadakan. Apalagi dengan embel-embel untuk peningkatan belanja pemerintah."
Hergun, begitu Heri Gunawan akrab disapa, mengkhawatirkan ide menggelontorkan dana bansos pekerja ini hanya untuk menutupi ketidakmampuan tim ekonomi pemerintah dalam mengeksekusi apa yang diinginkan presiden. Pasalnya, stimulus tersendat. Maka dibuatlah bansos untuk pekerja ini. "Saya berharap bila kebijakan ini betul-betul dieksekusi, skemanya harus jelas. Siapa saja 13 juta pekerja yang akan menerima dana Rp 32 triliun tersebut," ungkapnya.
Selama ini Presiden Jokowi sering kali menegur menterinya soal penyerapan anggaran penanganan Covid-19 beserta dampaknya terhadap perekonomian. Presiden selalu menyorot realisasi anggaran. Betapa tidak, dana stimulus Rp695 triliun untuk penanganan Covid-19 baru 20 persen yang terealisasi atau Rp141 triliun. Ditambah, 40 persen DIPA kementerian belum ada.
"Nah, bagaimana perekonomian bisa reborn? APBN yang diharapkan bisa menjadi stimulus justru lamban realisasinya. Sementara masyarakat sudah menjerit," imbuh Hergun.
Politisi Partai Gerindra ini berharap, bansos pekerja tidak menimbulkan masalah lagi. Bila bicara rasa keadilan, tampaknya kurang tepat. Bayangkan, yang sudah punya gaji kok disubsidi.
Lalu, sambung legislator dapil Jabar IV ini, bagaimana dengan para pekerja yang dirumahkan, bahkan kena PHK selama pandemi corona berlangsung?.
"Jangan sampai muncul kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama terdampak oleh pandemi, karena akan memunculkan risiko social unrest," tandas pria asal Sukabumi itu.