 |
| Ilustrasi |
Bugiswarta.com, Jakarta -- Pandemi corona yang diikuti dengan berbagai kebijakan pembatasan sosial, telah memukul semua sektor ekonomi, tidak terkecuali guncangan dirasakan industri pers. Pendapatan hampir semua penerbit media massa tergerus.
Dalam situasi ini negara sudah sepatutnya memberi penopang agar pers bisa berlanjut. kita tahu di tengah membanjirnya kabar kibul alias hoax fungsi pers untuk menyediakan informasi terverifikasi sangatlah penting untuk kehidupan bernegara.
Pukulan bagi industri pers terlihat dari hasil survei perusahaan pers (SPS). disitu disebutkan pendapatan 38% dari 44 anggota asosiasi ini turun sampai 60 persen. Bahkan sebagian diantaranya terkena dampak lebih dalam lagi.
Serikat menyebutkan pembatasan sosial juga menurunkan pendapatan sirkulasi media cetak. Pembatasan juga menghilangkan acara-acara tatap muka seperti seminar yang bisa mendatangkan pemasukan tambahan bagi perusahaan media.
Pendapatan perusahaan pers dari sisi iklan juga menurun tajam. hampir semua instansi pemerintah dan perusahaan swasta mengurangi alokasi belanja iklannya.
Padahal mayoritas perusahaan media masih mengandalkan pemasukan dari iklan. masuk akal jika dewan pers dan organisasi konstituennya mendorong pemerintah memberi insentif kepada industri pers.
Namun permintaan dewan pers itu memancing cibiran dari sejumlah kelompok. Mereka bertanya dengan nada sengit : mengapa pers yang selalu mengkritik pemerintah "merengek' bantuan dalam kesulitan? Cibiran itu seolah-olah benar tapi gampang dipatahkan.
Pertama pemerintah sebenarnya hanya salah satu dari elemen negara. Kedua kritik terhadap pemerintah sebagai pelaksana salah satu fungsi pers dilakukan demi kehidupan bernegara yang baik. Kewajiban memberi insentif ada pada negara yang memerlukan pers sehat
Tentu bukan berarti negara perlu mengistimewakan industri pers di tengah kesulitan banyak orang ini. Tapi negara yang diwakili pemerintah pun wajib memberikan kemudahan pada sektor-sektor lain yang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Industri kecil semacam usaha mikro dan kecil yang jelas terpukul pandemic Sudah selayaknya mendapat perlindungan maksimal.
Praktik semacam itu dijalankan pemerintah negara lain. Sejumlah negara memberi aneka kemudahan untuk media massa. Pemerintah Selandia Baru mengalokasikan 25 juta poundsterling untuk membantu industri pers.
Australia menghapus semua pajak iklan komersial di televisi. pemerintah Kanada mengalokasikan budget iklan untuk kampanye program pemerintah dalam penanganan covid-19 kepada media massa.
Pemberian insentif kepada perusahaan pers bukan semata-mata untuk menyelamatkan media tersebut. Dalam negara demokrasi yang sehat pers memegang peran penting.
Dimusim pandemi seperti ini, keberadaan media massa yang sehat dan profesional juga sangat penting untuk memverifikasi berbagai informasi. hasilnya bisa menjadi pijakan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil keputusan.
Sungguh benar bahwa belakangan ini muncul banyak media massa yang bersikap perpisahan. sebagian tidak bekerja untuk kepentingan publik dan menjadi sekedar corong pemilik modal.
Fenomena ini selalu menjadi autokritik di kalangan pekerja pers. Usaha pembenahan untuk mengurangi penyimpanan itu tak kurang kurang. Dari perspektif lain itu artinya kebutuhan akan pers yang sehat menjadi lebih besar.
Sumber:Tempo