Bugiswarta.com, Jakarta -- Pemerintah seharusnya konsekuen dengan kebijakannya menghentikan penularan covid - 19. Saat ini wabah virus corona belum menunjukkan tanda-tanda mereda. melonggarkan aktivitas masyarakat untuk menggerakkan kembali perekonomian justru membuat keadaan semakin buruk.
Di DKI Jakarta memang ada perkembangan bagus. Kurva kasus covid-19 melandai sejak pekan ketiga April lalu. Tapi ibukota masih jauh dari aman. kurva hanya melandai sedikit di bawah puncak dengan kasus baru covid-19 masih sekitar 100 orang per hari. Di sejumlah Provinsi justru kurvanya terus menanjak.
Dengan penularan yang masih tinggi pemerintah semestinya makin ketat menerapkan aturan guna menekan wabah. Faktanya pemerintah malah mengizinkan orang berusia 45 tahun kebawah kembali bekerja.
Pemerintah pun melonggarkan aturan transportasi publik dengan dalih untuk perjalanan dinas. Misalnya seperti temuan ombudsman pengecekan oleh petugas di lapangan masih longgar. Syarat bepergian pun bisa diakali.
Aturan yang tidak konsisten tersebut merupakan buah dari pertimbangan pejabat yang tidak kompeten. Seringkali pula para pejabat memberikan keterangan yang bantahan. Ada juga bermain kata-kata untuk menganulir kebijakan sebelumnya.
Wajar jika masyarakat menjadi apatis bahkan sinis. kekesalan mereka terhadap kebijakan yang telah mencela sampai melahirkan ungkapan 'Indonesia terserah' yang viral di media sosial.
Keliru besar jika Pemerintah latah melihat pengunduran pembatasan sosial seperti di Selandia Baru Jerman Thailand ataupun Vietnam. Mereka membuka lagi aktivitas ekonominya setelah menerapkan restriksi sosial yang ketat. Di negara-negara itu wabah pun telah mereda.
Selandia Baru contohnya memberlakukan keadaan normal baru setelah menerapkan karantina wilayah total selama 2 bulan serta tak ada lagi kasus baru covid-19 sejak akhir April lalu.
Di negara-negara yang telah melewati puncak pagebluk data dan otoritas medis menjadi panglima. Kebijakan pemerintah mengacu pada pertimbangan tersebut protokol dijalankan agar penularan virus terputus. Masyarakat patuh karena pemerintahnya tidak pimplan.
Sedangkan di Indonesia pemerintah belum optimal meredakan pandemi. Apalagi ancaman wabah gelombang kedua masih mengintai. Di negara maju Perancis contohnya, setidaknya 70 anak terinfeksi virus korona hanya sepekan sejak sekolah dibuka lagi. Bisa dibayangkan Apa yang akan terjadi di negeri ini jika gelombang kedua wabah itu datang.
Bahkan kurva penularan covid 19 sudah melandai sejumlah syarat untuk memberlakukan keadaan 'normal baru' harus terpenuhi. Pemerintah seharusnya memastikan sistem kesehatan benar-benar siap untuk mengatasi lonjakan angka kasus baru.
pemerintah juga perlu menyiapkan panduan beraktivitas dalam situasi normal baru tersebut. Anggaran pun seharusnya tak berlaku nasional melainkan berbasis kondisi epidemiologis suatu daerah.
Karena belum memenuhi syarat pelanggaran pemerintah jangan tergesa-gesa mengundurkan pembatasan sosial. Membenturkan kepentingan ekonomi dan kesehatan terlalu menyederhanakan persoalan.
Bagaimanapun kesehatan masyarakat harus didahulukan. Pandemi berhasil ditekan pulihnya perekonomian akan mengikuti. sebaliknya pelanggaran ketika wabah masih merajalela tidak menjamin perekonomian akan sembuh.
Editorial koran Tempo