Bugiswarta.com, Jakarta -- Merespon ancaman paceklik akibat kekeringan dan pandemi corona yang berkepanjangan Presiden Joko Widodo memerintahkan pencetakan ratusan ribu hektar sawah baru sebagian di antaranya akan dibuat di lahan gambut.
Para menteri kebat - kebit mengejar target proyek yang tidak direncanakan dalam anggaran 2020 itu.
Jajaran pejabat teras kementerian pertanian dan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mencari cari cara untuk merealisasikan perintah Presiden Joko Widodo mencetak ratusan ribu hektar sawah baru.
Pasalnya rencana untuk mencegah krisis pangan tersebut tidak direncanakan sejak awal penyusunan anggaran. Menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan tambahan luas lahan pertanian memang dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman kekeringan.
Kementerian sedang menyiapkan tambahan lahan pertanian dengan membuka 400 ribu hektar lahan gambut dan 200 hektar lahan kering.
Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk beragam tanaman termasuk padi.
"Kami sedang ajukan anggarannya kepada kementerian keuangan,"Kata Mentan SYL dalam rilis Koran Kempo, Selasa 5 Mei 2020
Sawah BUMN
BUMN sektor pertanian akan membantu mengantisipasi dampak krisis pangan global di dalam negeri. kementerian BUMN memiliki puluhan ribu hektar lahan yang dapat diolah menjadi sawah salah satunya berupa lahan gambut.
1 Optimalisasi Sawah
PT Sang Hyang Seri Persero memiliki lahan beririgasi seluas lebih kurang 2000 hektar di Sukamandi Jawa Barat. lahan tersebut rencananya akan diolah bertahap hingga produktivitasnya mampu mencapai rata-rata nasional.
2 Pencetakan Sawah Baru
Kementerian BUMN tengah mengidentifikasi potensi tambahan lahan sawah baru di pulau Jawa seluas 15.000 hektar. Lahan tersebut merupakan gabungan dari aset perum perhutani PTPN dan PT RNI Persero.
3 Pencetakan Sawah di lahan Gambut
Kementerian BUMN mengidentifikasi potensi lahan gambut yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian hingga 100.000 hektar di Sumatera dan Kalimantan.
Lahan akan diolah oleh PT sang hyang seri Persero PT pertani Persero dan PT pupuk Indonesia persero.
Sumber Koran Tempo