 |
| Ilustrasi/Net |
Bugiswarta.com, Jakarta -- Menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah segera memperbaiki sistem pendataan situasi pandemi Covid -19.
Dia mengakui pemerintah pusat perlu memperluas sumber data penyebaran virus Corona ini. Pemerintah kata dia juga akan mempercepat penyampaian informasi data ke masyarakat.
Muhajir yang juga Ketua dewan pengarah gugus tugas percepatan penanganan corona tak menjelaskan perihal jenis informasi yang harus ditambah maupun sumber yang harus dipakai sebagai rujukan dalam sistem data terpusat.
“Keterbukaan informasi diperlukan untuk pelacakan pengawasan penyebaran dan penularan covid 19,” kata Muhajir seperti yang dirilis Koran Tempo, Rabu 15 April 2020
Selanjutnya kejanggalan data corona yang dilansir koran Tempo sebagai berikut :
Genap sebulan gugus tugas Covid 19 sudah bekerja transparansi masih menjadi persoalan. Presiden Joko Widodo bahkan menginstruksikan agar perbedaan data diakhiri, supaya betul-betul informasi terpadu. Berikut ini kritik soal data yang dilontarkan beragam kalangan.
Kawalcovid19
- Statistik angka pengecekan sampel per hari tidak masuk akal
- 30 sampai 31 Maret rasio kasus positif dibanding jumlah tes 100 persen.
- 13 14 April terjadi lonjakan laporan jumlah sampel dari 512 ke 7111 spesimen.
Laporan Covid19
- Pemerintah lambat dalam merespon pasien terkait dengan Corona
- Kasus positif dari PDP yang meninggal dicurigai tercatat
- Terhadap beberapa kasus PDP yang meninggal tak dilakukan tes swab.
Wakil Ketua Umum Ikatan dokter Indonesia Slamet Budiarto
- Pemerintah pusat tak kunjung melaporkan jumlah total pasien dalam pengawasan.
- Jumlah kasus positif perhari stabil di angka dua ratus rp300 di tengah peningkatan kapasitas pemeriksaan PCR.
- Pemerintah pusat tak kunjung melaporkan data yang disetor pemerintah daerah secara detail dicovid19.go.id
Kritik Untuk Gugus Tugas
- Keterbatasan pasokan data dari kementerian kesehatan
- Banyak data yang tertutupi
- Perbedaan data dari kementerian kesehatan dan pemerintah daerah
- Keterbatasan alat tes sehingga antrian sampel menumpuk.