AHY Serukan Lockdown Jangka Pendek demi Perangi Corona -->
Cari Berita

AHY Serukan Lockdown Jangka Pendek demi Perangi Corona

Bugiswarta.com, Jakarta -- Partai Demokrat (PD) mengeluarkan enam rekomendasi untuk pemerintah dalam rangka perang melawan penyebaran virus Corona.

Salah satu isi rekomendasi itu adalah lockdown jangka pendek di kota-kota yang terdampak paling parah virus Corona.


Enam rekomendasi itu dikeluarkan langsung Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Jumat (20/3/2020).

AHY menyebut virus Corona menghantui keselamatan jiwa manusia dan berpotensi memporak-porandakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya fondasi sosial-ekonomi negara.


AHY mengutip data kasus Corona yang dikeluarkan pemerintah per 19 Maret 2020 pukul 12.00 WIB, yakni sudah ada 309 kasus positif Corona.

AHY menilai tren tersebut cukup mengejutkan, sehingga Demokrat mengeluarkan enam rekomendasi untuk dijalankan pemerintah Presiden Joko Widodo.

"Melakukan 'lockdown' dalam jangka pendek, terutama di kota-kota yang paling berat terinfeksi Corona, sampai dianggap aman untuk dibuka kembali," kata AHY dalam salah satu poin rekomendasi Demokrat.


Berikut ini 6 poin rekomendasi Demokrat terkait virus Corona COVID-19:


1. Melakukan 'lockdown' dalam jangka pendek, terutama di kota-kota yang paling berat terinfeksi Corona, sampai dianggap aman untuk dibuka kembali.

Dengan sementara membatasi pergerakan manusia dan menutup arus manusia keluar dan ke dalam sebuah wilayah dan dengan tetap menjaga kelancaran arus barang, terutama bahan-bahan pokok, maka diharapkan bisa meminimalisir menyebarnya virus Corona.

Lockdown pasti akan berdampak pada ekonomi, tapi keselamatan manusia dan masyarakat adalah yang pertama dan utama.


2. Melakukan upaya penghentian penyebaran virus Corona di seluruh Indonesia secara intensif, masif dan terkoordinasi. Kebutuhan melakukan rapid test secara masif untuk mendeteksi dan mengantisipasi penyebaran virus, semakin mendesak.

Selain itu, perlu disinergikan langkah koordinasi pusat dan daerah, serta koordinasi antar daerah. Kami juga memandang perlunya perbaikan akurasi serta transparansi data dan informasi terkait peta penyebaran Corona, agar masyarakat lebih waspada dan kebijakan penanganannya lebih cepat dan tepat.


3. Melakukan re alokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan dalam operasi penanggulangan virus Corona, utamanya fasilitas kesehatan.

Kita perlu melakukan evaluasi APBN untuk me-re alokasi anggaran negara, utamanya dari sektor-sektor yang bisa ditunda, khususnya untuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan; peningkatan perlindungan dan pemberian insentif yang memadai bagi para tenaga kesehatan.

Saat ini, langkah-langkah itu memang sebaiknya diarahkan di perkotaan karena tingkat kerentanan dan kepadatan penduduk yang tinggi. Tetapi, daerah juga harus dipersiapkan karena fasilitas di daerah cenderung masih terbatas. Jangan sampai kita terkejut dan terlambat.


4. Memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat terpuruk dalam krisis ini. Kepada kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat krisis Corona ini, perlu diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program jaring pengaman sosial lainnya; tujuannya untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat, khususnya yang terkategori miskin dan tidak mampu (the bottom forty).

Terhadap mereka, kita juga harus meyakinkan bahwa pemerintah mampu menjaga stok dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, terutama menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri. Jangan sampai terjadi inflasi yang tidak terkendali.


5. Merumuskan dan menjalankan kebijakan (policy response) serta tindakan pemerintah untuk menanggulangi gejolak ekonomi yang serius saat ini. Kita tahu, social distancing berpotensi menurunkan permintaan, produksi (demand shock) dan juga stok komoditas barang (supply shock).

Belum lagi ditambah oleh tekanan pasar modal (IHSG), tekanan depresiasi Rupiah, penurunan harga minyak global, serta potensi capital outflow secara besar-besaran. Untuk itu, perlu dipertimbangkan relaksasi dan restrukturisasi kredit, terutama di kalangan pelaku UMKM.

Tujuannya adalah untuk memberikan kelonggaran kepada para pelaku UMKM tersebut dalam membayar kredit di tengah perlambatan ekonomi yang parah. Selain itu, kami juga mendukung kebijakan pemerintah untuk merelaksasi pajak penghasilan, pajak impor dan percepatan restitusi, sebagai respons cepat terhadap situasi ekonomi hari ini.


6. Melakukan kerjasama dengan negara lain, di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan, khususnya test kit; serta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa ditemukan dan diproduksi vaksin anti-virus Corona.

Karena ancaman Corona ini bersifat borderless, kami mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN dan Kawasan Pasifik lainnya yang sudah berhasil mengatasi COVID-19, untuk saling mendukung dan memberikan bantuan.

sumber Detik