Bugiswarta.com, Sumatra Utara -- Merespon banyaknya keluhan tentang hilangnya pupuk bersubsidi di Kabupaten Simalungun yang berdampak pada meningkatnya keluhan masyarakat petani pada beberapa minggu ini, maka perlu kiranya pemerintah melakukan upaya-upaya kongkrit dan cepat dalam merespon permasalahan tersebut.
Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai Gerindra Gusmiyadi mengatakan fase pemupukan yang terganggu akan mengakibatkan masyarakat petani kita terancam menghadapi kerugian serius. Atau setidaknya, proyeksi keuntungan yang akan diperoleh menjadi sangat minim untuk dapat diterima pasca panen kelak.
"Hal ini disinyalir merupakan dampak dari kekeliruan penyajian data yang dilakukan. Akibatnya alokasi pupuk subsidi di Sumut pada 2019 sebesar 251.909 ton, berkurang siginifikan dari alokasi 2018 sebesar 437.392 ton,"ungkapnya Jum'at, 04/10/2019
Namun demikian, sesunggunya berdasarkan data dari kementerian, sejak mei 2019 kementerian telah melakukan relokasi pupuk bersubsidi ke sumut. Demikian juga pada 12 agustus lalu, diterbitkan SK relokasi berikutnya. Tapi hingga saat ini keluhan masih terjadi diberbagai daerah di Simalungun terkait kelangkaan ini.
"Kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali. Kedepan Pemprov Sumut mesti cermat dalam melakukan validasi data yang diperlukan, sehingga hal-hal seperti ini dapat dihindari,"terangnya
Selain itu, penting sekali pemerintah melakukan kalkulasi secara spesifik kemungkinan dampak dari permasalahan ini bagi petani dan segera mengambil peran untuk menciptakan kanal-kanal solusi.
"Termasuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan secara baik dilevel bawah/ Sehingga petani kita tidak akan mengalami kerugian fatal atas kekeliruan yang dilakukan oleh negara,"bebernya.
Terakhir, kami pernah mendengar bahwa Bapak Gubernur Edy Rahmayadi pernah menumpas mafia pupuk saat menjadi Pangdam I Bukit Barisan. Jika benar, catatan penting ini akan menjadi modal dasar kita untuk mengamankan Sumut dari kelangkaan pupuk dilapangan.
Rilis