NCID Sebut Keharmonisan Prabowo - Mega Tidak Hasilkan Bargaining Politik

Baca Juga

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara hangat ditemani es kelapa muda/ Foto Tempo

Bugiswarta.com, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, makna sebenarnya dari sikap rekonsiliasi yang selama ini dilakukan Capres 2019 Prabowo Subianto yang juga sekaligus ketua umum Gerindra akan terlihat pasca pelantikan Presiden 2019 dilakukan. 

Pasalnya simpang siur Gerindra masuk dalam koalisi pemerintah atau tidak hingga saat ini masih belum ada kejelasan, sekalipun di parlemen Gerindra sudah mendapatkan satu kursi pimpinan DPR dan MPR, tapi hal itu belum sepenuhnya menjadikan Gerindra sebagai partai pendukung pemerintah.

“Kursi pimpinan DPR yang didapat Gerindra saat ini tak lebih seperti barter politik pada periode sebelumnya yang berawal dari kebijakan UU MD3 melalui sistem paket dan akhirnya setelah dilakukan revisi bisa menempatkan PDIP pada kursi pimpinan DPR. Saya kira Mungkin beda hal jika sebelumnya kursi pimpinan MPR diserahkan kepada Gerindra, tentunya peta politiknya semakin jelas kemana arah politiknya”, tutur Jajat.

Buka Juga Video Ini 

Jajat menegaskan, keharmonisan Prabowo dan Megawati terbukti belum menghasilkan bargaining politik yang pasti, sejauh ini yang masih terlihat hanya sebatas pembagian kursi pimpinan DPR-MPR dan belum mengarah kepada koalisi mendukung pemerintah. 

Sekalipun publik bisa menilai saat ini ada keretakan dalam koalisi partai pendukung Jokowi antara PDIP dan Nasdem, namun bisa saja salah satu pemicunya tentang pembagian jatah kursi, karena jika Gerindra masuk tentu akan ada jatah partai lainnya yang berkurang.

Tapi ujung dari semua itu berada di tangan Jokowi, pasca koalisinya berhasil menguasai kursi pimpinan DPR dan MPR maka segala peluang untuk mengganggu roda pemerintah melalui parlemen dipastikan akan hilang. 

"Namun terlepas dari semua itu, menggandeng kubu Prabowo masuk kedalam pemerintahan merupakan salah satu langkah politik jitu Jokowi, karena menggabungkan 2 konsep capres dalam satu pemerintahan tentu akan memberikan warna berbeda dalam perpolitikan nasional kita”, tutup Jajat.