Penulis Usman Al-Khair Larampeng Direktur Analisis dan Data Lembaga Kajian dan Advokasi Lintas Masyarakat (Lekas)
Seharusnya ketika presiden ke lokasi kebakaran karhutla itu bukan beliau datang untuk kotor-kotor, tapi untuk menyelesaikan masalah karhutlah. Apakah perintahnya terkait proses penyelesaian karhutla ini terlaksana atau tidak? Jokowi semestinya bisa memperlihatkan sosoknya sebagai kepala negara untuk menyelesaikan kasus karhutla, bukan pamer sepatu kotor.
Dengan kasus kebakaran hutan dan lahan maka kami beranggapan kalau pemerintah telah gagal dalam menjaga kelestarian hutan sebagai mana amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Pasal 48 Ayat 1, dikatakan bahwa pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkewajiban melindungi hutan kita, merawat hutan dengan baik.
Dampak dan kerugian akibat Karhutla seharusnya dapat dihindari bila saja pemerintah belajar dari kasus kebakaran-kebaran yang telah lalu, misalkan menyediakan antisipasi dan alat-alat untuk mempercepat pemadaman api jika terjadi kebakaran.
Kunjungan Presiden Jokowi dilokasi kebakaran mengingatkan publik terhadap kebakaran hutan yang terjadi 2015 silam. ditambah lagi baru-baru ini tepatnya pada awal Agustus 2019, Jokowi kembali melontarkan pernyataan bakal mencopot sejumlah pejabat tinggi Polri dan TNI jika gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Ancaman Jokowi dan komitmennya soal kebakaran hutan dan ancaman penegakan hukum terhadap pelaku kasus pembakaran hutan bakal dihukum seberat-beratnya, bahkan mengangkat jadi bahan debat saat debat capres-cawapres 2019 ini, namun sama halnya dengan sepatu kotor, ucapan bapak presiden pun tidak menyelesaikan masalah kebakaran hutan.
Sebagai kepala negara Jokowi tak belajar dari masalah karhutla yang sebelumnya terjadi pada 2015 lalu. Seharusnya, pemerintah bisa mengambil pembelajaran dari karhutla besar yang terjadi pada 1997, 2015, serta kejadian setiap tahun di Kalimantan.
Coba kita intip anggaran KLHK dalam penanggulangan kebakaran hutan 2019 ternyata turun, saya kutip pernyataan irektur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) Kementerian LHK Raffles B. Panjaitan di Tompo dia mengatakan tahun lalu anggaran pengendalian karhutla di pihaknya mencapai Rp200 miliar.
"Tapi karena berhasil menekan karhutla, nilainya turun sekarang jadi Rp65 miliar," katanya saat rapat pengedalian karhutala di Pekanbaru, Riau, Rabu 27 Februari 2019.
Akibat turunnya anggaran itu, sekarang biaya operasional helikopter Kementerian LHK juga ikut turun. Dari tahun lalu Rp60 miliar, sekarang hanya dipatok Rp30 miliar. Akibatnya, operasional helikopter yang dipakai untuk meninjau ini juga terbatas. Imbasnya KLHK harus pinjam pakai helikopter antara Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan yang rawan terjadi karhutla
Selanjutnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun ternyata mengeluhkan anggaran yang berkurang setiap tahunnya. Pada 2018, anggaran BNPB sebesar Rp 700 miliar, sementara di 2019 BNPB hanya dialokasikan sebesar Rp 610 miliar.
Anggaran BNPB terus menurun, di satu sisi ancaman bencana meningkat tapi anggaran bencana menurun 2019 hanya mendapat Rp 610 miliar untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia tentu sangat berkurang
Jadi sanyat wajar jika kita mempertanyakan apa hubungan sepati kotor Jokowi Viral dengan penyelesaian masalah Karhutla?
*Diolah dari berbagai sumber