Pasalnya, korupsi masih merupakan satu permasalahan utama pemerintah dengan semakin maraknya pejabat negara yang terkena kasus korupsi, jika capim KPK nya sejak awal sudah bermasalah tentunya akan mengganggu kinerja KPK.
“Apa yang terjadi ketika pemilihan Kapolri yang lalu bisa dijadikan pelajaran berharga bagi Jokowi, saat itu dimana tekanan publik sangat mempengaruhi keputusannya, jika tidak ingin mengalami hal yang sama sebaiknya Jokowi bisa mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan capim KPK selanjutnya,”tegas Jajat Jakarta Selatan Senin 02/09/2019
Jajat menilai, hingga saat ini publik masih menaruh harapan besar kepada KPK dalam menangani kasus korupsi, untuk itu harapannya dengan adanya pergantian capim KPK ini bisa membawa KPK tidak hanya sebatas mengadalkan OTT tapi mampu mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang hingga kini masih menjadi misteri terutama yang berkaitan dengan korporasi terhadap perusahaan-perusahaan besar yang selama ini menjadi aktor pemberi suap bagi pejabat negara.
“Keputusan Jokowi kali ini tidak hanya sebatas menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan KPK selanjutnya tapi akan menentukan nasib KPK mengingat lembaga ini masih merupakan lembaga ad hock, untuk itu jika keliru dalam menentukan siapa yang akan menjadi pimpinannya kelak bukan tidak mungkin wacana pembubaran KPK akan kembali terjadi, karena tolak ukur KPK adalah hasil kerjanya yang secara garis besar akan di tentukan oleh keputusan pimpinannya”, tutup Jajat.