Penulis Usman Al-Khair Direktur Analisis dan Data Lembaga Kajian dan Advokasi Lintas Masyarakat (Lekas)
Bugiswarta.com, Opini -- Berbicara soal pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta Ke Kalimantan menuai banyak sorotan, bahkan ada kalangan yang menyebutnya pemindahan Ibu Kota untungkan para pemodal, namun apapun alasannya pemindahan tersebut jangan karena ambisi tetapi mempertimbangkan kepentingan kedaulatan negara dan kepentingan rakyat, yang tentunya butuh kajian yang mendasar
Namun pemindahan Ibu Kota pada hemat penulis bukan soal agree disagree namun kajian komprehensifnya hingga saat ini belum dibuka, bahkan wakil rakyat di DPR RI mengaku tidak menerima kajian pemindahan Ibukota ke Kalimantan, selain itu keterlibatan Publik atau masyarakat juga dibutuhkan untuk mengkaji apa urgensi pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan.
Soal kepadatan dan kemacetan pada dasarnya bukanlah hal yang patut dijadikan alasan utama untuk pemindahan Ibu Kota. karena kemacetan bisa di atasi dan soal kepadatan masih ada daerah lain yang lebih padat penduduknya dengan jumlah kecamatan yang lebih kecil dibanding Ibu kota hari ini, seperti Bogor.
Olehnya itu pemerintah dalam hal ini Joko Widodo seyogyanya membuat kajian yang sangat mendasar kenapa Ibu harus pindah, kemudian membicarakan dengan rakyat dalam hal ini wakil rakyat yang diberi mandat untuk duduk di Senayan.
Dewan harus berdiskusi dulu dengan pemerintah termasuk membicarakan dampak pemindahannya misalkan spekulan tanah, ketimpangan sosial, dan lain sebagainya termasuk paling penting biaya pemindahan ibu kota jangan diserahkan ke Swasta, apalagi informasi tentang lahan yang dikalimantan mayoritas dikuasai oleh korporasi
Jadi secara tidak langsung pemindahan ibukota bisa menjadikan para penguasa lahan menjadi untung banyak, akses ke Ibu Kota kian mudah dan kian dekat.
Selain itu yang patut jadi pertimbangan adalah adanya survei yang menyebutkan sebahagian besar PNS tidak menghendaki untuk pindah ke Ibu Kota Baru.
Bisa jadi alasannya karena gaji yang pas-pas,berpisah dengan keluarga, gajinya hanya cukup dipakai buat makan, ngontrak rumah, dan kalau mau ketemu keluarga sekali sebulan ongkosnya lumayan bagi pegawai.
Jokowi yang mengambil keputusan dan meminta izin pada sidang MPR sangat wajar jika publik menaruh curiga terhadap keputusannya, apalagi didalam APBN 2020 seperti informasi dari DPR belum masuk anggaran pemindahan Ibu Kota.
Baiknya pemerintah sempurnakan dulu, kajiannya lalu serahkan ke DPR, apalagi Kalimantan yang akan jadi Ibu Kota bukan daerah Khusus seperti daerah lainnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa khawatir isu pemindahan Ibu Kota bernasib seperti Mobil Esemka yang pernah digaungkan Joko Widodo.
Hal itu ia ungkap seperti yang di posting akun resmi Parta Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di akun facebooknya 30 Agustus 2019. Menurut Desmond hingga saat ini pihak pemerintah belum menyampaikan kajian pemindahan Ibu Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)
"Presiden harus ajak bicara DPR, jika minim kajian dan DPR tidak dilibatkan, rencana pemindahan ibukota dikhawatirkan bernasib seperti Esemka yang digaungkan Jokowi. Setiap kebijakan seharusnya dikaji dan dibahas bersama parlemen” tegas Desmond J. Mahesa
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menegaskan jika pemerintah menginginkan pemindahan Ibu Kota maka semua biaya yang digunakan 100% harus menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN_
“Kalau Gerindra maunya 100% uang negara bahwa ada faktor pendukung lainnnya itu faktor sekunder. Ini kan tentang kedaulatan negara masa kita mau serahkan ada swasta membangun negara kita? Ini masalah kita semua, ibukota dibentuk bukan oleh satu kelompok jadi hitungannya harus matang” tegas Edhy Prabowo