Bugiswarta.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman angkat bicara soal rencana pemerintah setujui kenaikan beban iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan.
Jajat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan abai terhadap defisit BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun dan tidak menunjukan keseriusan.
Menurut Jajat, merespon defisit yanng selalu terjadi setiap tahun, di perlukan suatu kontrol BPJS yang lebih ketat atas manajemennya secara menyeluruh.
“Kebijakan menaikkan sudah beberapa kali dilakukakan toh masih saja defisit dan terus membengkak. Berarti disini kita lihat ibarat ada ruang gelap dalam tata kelola BPJS Kesehatan yang terkesan dibiarkan dan terus berlarut-larut,” tegas Jajat.
Jajat menegaskan, polemik tata kelola BPJS Kesehatan sudah bukan rahasia umum.
Hal ini, kata Jajat, harus diselesaikan dan ditangani secara serius oleh pemerintah demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara kebijakan dan pemerintah secara umum.
“Pemerintah jangan seperti kehilangan akal untuk menangani defisit BPJS sebab ini terus saja terjadi dari tahun ke tahun. Jika seperti itu kesannya dari tahun ke tahun rakyat akan terus dibebani dengan kenaikan iuran untuk menambal defisit BPJS,” tutup Jajat.
Jajat menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan abai terhadap defisit BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun dan tidak menunjukan keseriusan.
Menurut Jajat, merespon defisit yanng selalu terjadi setiap tahun, di perlukan suatu kontrol BPJS yang lebih ketat atas manajemennya secara menyeluruh.
“Kebijakan menaikkan sudah beberapa kali dilakukakan toh masih saja defisit dan terus membengkak. Berarti disini kita lihat ibarat ada ruang gelap dalam tata kelola BPJS Kesehatan yang terkesan dibiarkan dan terus berlarut-larut,” tegas Jajat.
Jajat menegaskan, polemik tata kelola BPJS Kesehatan sudah bukan rahasia umum.
Hal ini, kata Jajat, harus diselesaikan dan ditangani secara serius oleh pemerintah demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara kebijakan dan pemerintah secara umum.
“Pemerintah jangan seperti kehilangan akal untuk menangani defisit BPJS sebab ini terus saja terjadi dari tahun ke tahun. Jika seperti itu kesannya dari tahun ke tahun rakyat akan terus dibebani dengan kenaikan iuran untuk menambal defisit BPJS,” tutup Jajat.