Dia mengamati jika Jokowi tetap mempertahankan komposisi pembagian kursi menteri antara Profesional dan perwakilan partai kata Jajat, secara tidak langsung mengisyaratkan jika Jokowi menolak usulan dari ketum PDIP yang sebelumnya menginginkan pos menteri lebih banyak.
Meskipun dalam periode pertamanya Jokowi sudah memberikan jumlah menteri lebih banyak kepada PDIP, namun dengan adanya keputusan mempertahankan komposisi antara profesional dan perwakilan parpol ini sepertinya Jokowi ingin bermain lebih aman, mengingat beberapa menteri yang berasal dari parpol kini tengah berurusan dengan KPK.
Baginya kehadiran profesional dalam kabinet bisa membuat Jokowi lebih leluasa termasuk dalam merotasi kabinetnya di tengah jalan kelak, hal ini tentu akan berbeda jika berurusan dengan menteri yang berasal dari utusan partai, meskipun pada dasarnya penunjukan Menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden, Jokowi tidak bisa serta merta menggeser posisi menteri yang berasal dari partai karena akan berdampak kompleks.
“Secara politik periode kedua Jokowi sudah tidak lagi harus bergantung kepada partai politik mengingat ini merupakan periode terakhir. Untuk itu kondisi saat ini justru partai lah yang sebenarnya memerlukan Jokowi dan tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di 2014 yang lalu akan terulang dimana ada kader parpol yang terkena PHP jatah menteri oleh Jokowi”, tutup Jajat Minggu 15 Agustus 2019.
Usman