Bugiswarta.com, Jakarta -- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kembali menyoroti siklus pembayaran utang pemerintah di Era Jokowi dengan berutang, hal ini menjadi salah satu pandangan Fraksi Partai Gerindra DPR RI yang dibacakan oleh Anggota Komisi V DPR RI Ir. Bambang Haryo Soekartono, dalam Rapat Paripurna DPR RI dalam agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangan.
"Siklus pembiayaan utang dengan berutang adalah kondisi terburuk yang harus segera diatasi. Ini menjadi salah satu pandangan Fraksi Partai Gerindra DPR RI yang dibacakan oleh Anggota Komisi V DPR RI," Tulis Akun Resmi Partai Gerindra di laman Facebooknya 23 Agustus 2019 lalu.
Gerindra meminta Pemerintah menyadari keseimbangan primer masih mengalami defisit. Keseimbangan primer bagi partai yang dipimpin Prabowo Subianto menyebut adanya selisih antara penerimaan dikurangi belanja yang tidak termasuk pembayaran utang yang jatuh tempo. Dengan beban utang yang sangat besar, pemerintah harus berutang untuk membayar bunga utang.
"Pemerintah hendaknya menyadari ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari utang adalah akibat kegagalan mencapai target penerimaan pajak yang berdampak pada keseluruhan kinerja APBN," sambungnya lagi
Postingan gerindra ini pun direspon oleh nitizen melalui kolom komentarnya salah satunya Adalah Titik Juariah
"Harus di reformasi sebelum hutang bertambah lagi untuk pemindahan ibu kota,"Tulisnya
"Kondisi yang sangat kritis dalam hal keuangan negara, imbasnya ke rakyat juga yang nanggung,"Tambah Darmawan Wawan
Usman