Nizar mengatakan, program Kartu Pra Kerja akan membebani keuangan negara. Sebab, pemegang kartu tersebut tetap digaji meski belum mendapatkan pekerjaan.
"Untuk gaji guru saja kita hutang, masa Pak Jokowi mau tambah hutang baru untuk gaji pengangguran? Program ini nantinya akan membebani keuangan negara," ucap Nizar dalam keterangannya, Selasa, 5 Maret 2019.
Lebih lanjut, Nizar menilai, program Kartu Pra Kerja tidak efektif menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Menurutnya, salah satu solusi atasi pengangguran adalah memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.
Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut BPS adalah 7 juta kalau jokowi mau kasih uang 1jt x 7jt = 7 trilyun . Berdasarkan Uu no 12 tahun 2018 tentang APBN 2019 dan perpres 129 tahum 2018 tentang rincian APBN 2019 yang di tanda tangani jokowi tidak ada 3 program sakti itu. Termasuk Kartu Pra Kerja. Kalau mau tunaikam janji tahun 2014 angkat honorer K2 menjadi ASN seluruhnya .
"Yang perlu dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas, caranya dengan perbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan bagi-bagi kartu," kata politikus Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut pemegang kartu pra kerja akan mendapatkan gaji meski belum mendapatkan pekerjaan.
Hal itu disampaikan Jokowi saat ngopi bareng milenial di Kendari, Jumat (1/3/2019).
Menurut Jokowi, para pemegang kartu itu mulanya akan mendapatkan pelatihan sesuai keterampilan dan skill yang mereka miliki.
Namun, jika memang setelah pelatihan dilakukan namun pemegang kartu pra kerja tetap belum mendapatkan pekerjaan, maka ia akan mendapat honor dari pemerintah.
Lihat Juga Video ini