BPN: Rakyat Tidak Boleh Masuk Tol, Jokowi dan PDIP Berani Bayar Utang Tol Tanpa Libatkan Rakyat

Baca Juga

Bugiswarta.com, Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade mengaku geram dengan pernyataan Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang mengatakan bahwa selain pendukung Jokowi tidak boleh menggunakan fasilitas jalan tol.

Menurut Andre, pernyataan tersebut bersifat provokatif dan dapat menyulut kemarahan semua pihak yang menginginkan kesejukan demokrasi saat jelang Pilpres 2019. Apalagi, hal ini disampaikan oleh seorang pejabat negara.

"Jelas ini pernyataan provokatif. Apalagi dia penyelenggara negara yang gajinya dibayar rakyat. Rakyat disekat-sekat dan diadu domba. Rakyat berhak menikmati seluruh fasilitas negara," ujar Andre Rosiade dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu 3 Februari 2019.

Selain itu, Andre juga mengkritik pernyataan Hendrar selaku kader PDIP yang membanggakan infrastruktur era Jokowi yang dibangun dengan cara berhutang.

"Walikota dan kader PDIP ini konyol. Rakyat tidak boleh masuk jalan tol, sementara tol dibangun dengan hutang. Berani tidak hutang tol itu dibayar tidak melibatkan rakyat. PDIP dan Jokowi bayar sendiri jangan libatkan rakyat? Rakyat yang menanggung hutang ini," tantang Andre.

Pada kesempatan itu, Andre juga berharap agar Bawaslu maupun seluruh perangkat penegak hukum menindaklanjuti pernyataan Hendrar Prihadi.

"Karena ini menyesatkan dan provokatif. Kami minta penegak hukum tegas terhadap yang semacam ini. Sekali lagi, ini sangat bahaya untuk iklim demokrasi di Indonesia. Fanatik buta," tandas politisi Partai Gerindra tersebut.