"Sekarang ini utang sudah 67% dari aset. Sebetulny kalau BUMN diurus dengan baik, sumber talenta terbaik ya dari BUMN," kata Sudirman dalam diskusi Rabu Biru bertajuk 'Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional' di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Tata kelola BUMN yang buruk menurut dia, juga tidak lepas dari peran pemerintah yang ikut andil di dalamnya. Melihat kondisi BUMN yang kian memprihatinkan, Sudirman menegaskan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki tekad ingin membangun perusahaan milik negara tersebut dengan baik dan membenahinya dari semua aspek.
"Prabowo-Sandi ingin BUMN untuk seluruh rakyat Indonesia: Prabowo-Sandi ingin Indonesia untuk semua BUMN boleh menjadi engine, tetapi kalau implementasi harus untuk semua," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Meneg BUMN periode 2004-2012, Said Didu mengatakan, apabila pemerintah mengintervensi pengelolaan BUMN maka dampaknya BUMN seperti dimiliki penguasa.
"Posisi BUMN badan usaha milik negara, bukan milik penguasa. Jadi, itu harus diclear-kan. Jadi jangan ada penguasa yang menggunakan BUMN karena bukan milik dia, tapi milik negara ini pengkhayatan yang prinsipil," tegas dia.
Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Minyak dan Gas Bumi Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra menambahkan, beberapa konsep dan gagasan yang dimiliki Prabowo-Sandi ingin mengembalikan kejayaan Indonesia serta berdikari di negeri sendiri, sangat tepat untuk menyelamatkan BUMN yang tidak dikelola dengan baik.
"Kita bersamangat Prabowo-Sandi ingin mengembalikan esensi BUMN milik negara, dan karena itu perlu dicari talenta terbaik mengurus aset negara bagi perputaran ekonomi secara keseluruhan," tegas Faisal.
Sedangkan Cawapres Sandiaga Uno menekankan, BUMN harus dikelola dangan sangat baik karena menjadi benteng ekonomi negara.
Makanya kata dia, karena bukan milik pemerintah yang berkuasa, BUMN tidak boleh diganggu dengan kepentingan politik yang akan menjadi dampak buruk ke depannya karena hanya akan mementingkan segelintir golongan saja.
"Kita harus pastikan BUMN itu adalah benteng ekonomi nasional kita. BUMN ini adalah alat tentunya tadi benar ini milik negara, bukan pemerintah atau kekuasaan, ini harus dipisahkan secara best practice, governance, harus betul-betul dikelola dengan terbaik dan dengan profesionalisme," paparnya dalam kesempatan yang sama.
Sandi menyatakan, seharusnya BUMN menjadi alat kesejahteraan masyarakat bukan justru malah menjadi beban. Menurutnya, hal tersebut karena tidak terlepas dari kepentingan politik yang selama ini mengintervensi BUMN.