BUMN Dijadikan Kepentingan Politik Penguasa, Terbebani Utang Rp 5.271 Triliun

Baca Juga

Bugiswarta.com, Jakarta - Ekonom Partai Gerindra, Harryadin Mahardika menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak profesional hingga menyebabkan berutang ribuan triliun. Hal tersebut, seharusnya tidak terjadi jika BUMN tidak menjadi kepentingan politik.

"Prabowo-Sandi sudah menyiapkan strategi BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional, bukan lagi untuk kepentingan politik penguasa," kata Harryadin dalam keterangannya, Kamis (13/12/2018).

Adapun data Kementerian BUMN dengan komisi VI DPR pada 3 Desember lalu, hingga akhir September 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun. 

Baca Juga : Blangko e-KTP Bocor, Pemerintah Tak Profesional Kelola Data Kependudukan

Menurut dia, dalam situasi ekonomi yang melemah saat ini seharusnya BUMN menjadi benteng ekonomi nasional. Namun akibat salah kelola karena ada kepentingan penguasa, akhirnya BUMN terkena dampak buruknya.

"Maka dari itu ini sudah salah kelola, tidak bisa dibiarkan terus seperti ini jika perekonomian Indonesia ingin bangkit," tegas dia.

Harryadin mengatakan, salah satu fokus Prabowo-Sandi adalah ingin kembali merebut kekayaan Indonesia yang dimiliki oleh segelintir golongan saja.

Meski bukan pekerjaan mudah karena harus kembali menata pengelolaan BUMN yang sudah salah kaprah karena dijadikan kepentingan politik, namun menjadikan BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional bukan hal mustahil jika pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02 itu terpilih di 2019.

"Karena memang harus dengan tekad yang kuat untuk kembali menjadikan BUMN ini sebagai badan usaha milik negara, dan Prabowo-Sandi siap melakukan itu. Pak Prabowo sudah berulang kali menyatakan keprihatinannya jika kekayaan Indonesia ini harus bisa dinikmati seluruh rakyt Indonesia, bukan hanya penguasa atau segelintir orang saja," papar dia.