Menurut Irawan, hal tersebut semakin terlihat jelas ketika pemerintahan Jokowi tidak dapat berbuat banyak atas tragedi kemanusiaan yang dirasakan Muslim Uighur di negara komunis tersebut.
"Seharusnya, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap peristiwa seperti yang dialami Muslim Uighur. Tapi nyatanya tak berkutik," ujar Irawan Ronodipuro dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 23 Desember 2018.
Irawan juga membandingkan perlakuan China terhadap Muslim Uighur dengan ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang rencananya akan berbondong-bondong menyerbu Indonesia untuk dilibatkan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
TKA asal China akan menempati sejumlah jabatan strategis dalam proyek tersebut. Mulai dari staff, insinyur atau pekerja yang memiliki keahlian, dan manajer atau project manager serta posisi general manager, project director/deputy project director. Sedangkan pekerja lokal dari Indonesia paling banyak mengisi posisi unskill labour atau pekerja kasar.
"Ini ironi. Rakyat kita jadi kuli di negeri sendiri. Jika alasannya transfer teknologi, berarti pemerintahan Jokowi sendiri yang tidak pernah menghargai ilmuan dari para ahli yang ada di negeri ini. Transfer teknologi tidak perlu dilakukan ratusan bahkan ribuan TKA seperti ini," terang Irawan.
"Jadi rezim ini seakan-akan tak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi Muslim Uighur. Namun memberi perlakuan istimewa terhadap TKA China," sambungnya.
Pada kesempatan itu, Irawan juga mengingatkan pidato calon Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyinggung kondisi Indonesia yang terancam punah jika tidak dikelola dengan benar.
"Jika ini dibiarkan terjadi, masa depan Indonesia tergadai. Inilah salah satu contoh yang disampaikan Pak Prabowo, kedaulatan Indonesia terancam. Bangsa ini akan kembali dijajah. Dan saat ini tanda-tanda itu semakin jelas. Saat ini sudah tersandera karena tak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi ini," tandas salah satu anak Pahlawan Nasional Yusuf Ronodipuro tersebut