“Untuk mengantisipasi atau meminimalisir potensi kecurangan seperti DPT ganda, perlu kerja sama semua pihak dari semua unsur peserta Pemilu, mulai peserta pemilu dan Penyelenggara Pemilu serta masyarakat sebagai pemilih. Karena jumlah 31 juta DPT tambahan dari Kemendagri tersebut tidak sedikit, sementara penyelenggara pemilu saat ini berpacu dengan waktu karena pelaksanaan Pemilu 2019 semakin dekat. Dan satu langkah lebih maju dari Prabowo untuk memilih melontarkan pernyataan tersebut, karena secara esensi isu ini dapat mempersatukan bangsa karena DPT merupakan persoalan substansi, bukan narasi yang ingin memecah belah seperti isu radikalisme dan sebagainya”, tutur Panji
Panji menambahkan, publik sangat menyayangkan pula kepada capres nomor urut 01 Jokowi tak juga membuat statement senada dengan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Padahal jika penyelenggaraan Pemilu 2019 terlaksana tanpa ada potensi dan indikasi kecurangan Pemilu 2019 serta berjalan sesuai prinsip luber jurdil Jokowi pun akan mendapat apresiasi. Karena sumber dari ramainya isu DPT tersebut tak lepas dari peran Kemendagri yang memberikan data DPT tambahan sebanyak 31 juta kepada KPU untuk ditetapkan menjadi DPT tetap di Pemilu 2019.
“Pemilu 2019 adalah cerminan perbaikan dari masalah-masalah yang selama ini melanda sejumlah Pemilu di Indonesia seperti penyelenggaraan beberapa Pilkada serentak di tahun – tahun sebelumnya. Dan tahun 2019 ini wajib menjadi contoh pelaksanaan Pemilu serentak pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Maka dari isu DPT tersebut Jokowi tak sepatutnya untuk diam saja seolah persiapan penyelenggaraan sudah berjalan on the track. Karena jika Jokowi fokus sebagai Presiden untuk mengurusi hal tersebut. Justru akan mematahkan berbagai dugaan isu-isu miring yang selama ini menjadi asumsi publik, karena bukan tidak mungkin anggapan rakyat isu data DPT tambahan dari Kemendagri menguntungkan petahana ?”, tutup Panji