 |
| Bupati Pesisir Selatan Yang Sempat Viral Soal Bantuan Jokowi / Foto Internet |
Pasalnya, kubu Prabowo-Sandi secara terbuka telah menyatakan membebaskan kepala daerah yang berhasil diusungnya. Namun hal berbeda justru ditunjukan oleh kubu Jokowi-Ma’aruf yang mana kepala daerah yang telah berhasil diusungnya sudah menyatakan sikap politiknya dalam pilpres 2019 dengan mendukung Jokowi-Maa’ruf.
“Secara aturan memang tidak ada larangan bagi kepala daerah untuk menentukan sikap politiknya, namun yang menjadi permasalahan adalah sejauhmana pengawasan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) oleh kepala daerah yang memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan kampanye salah satu kandidat”, tegas Jajat Rabu 26 September 2018.
Jajat menambahkan, kasus yang belum lama ini viral bagaimana seorang Bupati di Sumatera Barat yang membagi-bagikan bantuan dengan label merupakan bantuan dari Jokowi, merupakan contoh kecil dari penyalahgunaan wewenang, tanpa adanya pengawasan yang ketat tentu sulit menghindari hal serupa tidak terjadi di daerah lain, apalagi beberapa kelapa daerah juga sudah menyatakan dukungannya secara terbuka.
“Bahaya dari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara ini bukan hanya sebatas pemanfaatan anggaran negara untuk kepentingan politik, lebih dari itu tekanan secara birokrasi juga akan sulit dihindari, untuk itu disinilah diperlukan peran dan keseriusan dari penyelenggara pemilu dalam menjaga demokrasi tetap berjalan jujur dan adil yang menjadi harapan semua pihak” tutup Jajat.