Bugiswarta.com, Jakarta -- Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman kembali menyoroti kebijakan impor beras hingga 2 juta ton yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut Jajat sapaan akrab Dirut NCID ini, Kebijkan tersebut tidak hanya pengingkaran atas janji kampanyenya pada 2014 yang lalu, namun kesemrawutan data stok beras seperti yang diakui pemerintah menjadi bukti buruknya kinerja managemen pemerintah.
“Jika hanya karena kesemrawutan data yang dijadikan alasan impor maka dalam hal ini pemerintah jelas sudah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan jika stok beras ditahun 2018 surplus atau jangan – jangan hal tesebut sengaja dilakukan agar ada pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya inpor beras tersebut mengingat jumlahnya pun cukup signifikan yang mencapai 2 juta ton”, tegas Jajat.
Menurut Jajat, isu inpor hingga saat ini masih menjadi bagian isu penting dalam setiap peralihan kekuasaan, citra baik yang selama ini dibangun pemerintah justru rusak akibat kinerja menterinya sendiri yang tidak profesional. Mengingat saat ini sudah masuk ditahun politik untuk menghindari dampak yang lebih jauh maka sepatutnya Jokowi segera mengevaluasi kinerja para menterinya yang sudah memberikan preseden buruk kepada pemerintah.
“Kebijakan meng impor 2 juta ton beras seperti menjadi antitesa atas berbagai kebijakan Jokowi yang gagal mengembangkan kebijakan mencetak lahan pertanian baru dan janji memuliakan petani. Untuk itu jika kedepan tidak ingin terus di bohongi program janji politik dari Jokowi JK," tegas Jajat
Menurut Jajat sapaan akrab Dirut NCID ini, Kebijkan tersebut tidak hanya pengingkaran atas janji kampanyenya pada 2014 yang lalu, namun kesemrawutan data stok beras seperti yang diakui pemerintah menjadi bukti buruknya kinerja managemen pemerintah.
“Jika hanya karena kesemrawutan data yang dijadikan alasan impor maka dalam hal ini pemerintah jelas sudah melakukan pembohongan publik dengan menyatakan jika stok beras ditahun 2018 surplus atau jangan – jangan hal tesebut sengaja dilakukan agar ada pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya inpor beras tersebut mengingat jumlahnya pun cukup signifikan yang mencapai 2 juta ton”, tegas Jajat.
Menurut Jajat, isu inpor hingga saat ini masih menjadi bagian isu penting dalam setiap peralihan kekuasaan, citra baik yang selama ini dibangun pemerintah justru rusak akibat kinerja menterinya sendiri yang tidak profesional. Mengingat saat ini sudah masuk ditahun politik untuk menghindari dampak yang lebih jauh maka sepatutnya Jokowi segera mengevaluasi kinerja para menterinya yang sudah memberikan preseden buruk kepada pemerintah.
“Kebijakan meng impor 2 juta ton beras seperti menjadi antitesa atas berbagai kebijakan Jokowi yang gagal mengembangkan kebijakan mencetak lahan pertanian baru dan janji memuliakan petani. Untuk itu jika kedepan tidak ingin terus di bohongi program janji politik dari Jokowi JK," tegas Jajat