Bugiswarta.com, Jakarta – Direktur Eksekutif
Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, aksi persekusi,
intimidasi deklarasi 2019 ganti presiden kepada para peserta aksi sangat
menciderai marwah negara hukum dan demokrasi, bahkan di Surabaya aksi tersebut
sempat terjadi kekerasan.
Dan yang membuat publik semakin geram yaitu dari
mulai aparat penegak hukum serta intelejen negara pun terlibat tidak memberikan
izin, padahal untuk aksi menyampaikan pendapat tidak perlu izin hanya
pemberitahuan saja.
“Demokrasi Indonesia saat ini mengkhawatirkan
aksi menyampaikan pendapat kontra Jokowi di halang-halangi, dihadang dan
dibubarkan padahal aksi tersebut sah secara konstitusional dan UU, maka aparat
penegak hukum sesuai perintah UU bertanggungjawab menjaga, akan tetapi di sisi
lain deklarasi Projo Jokowi 2 periode berlangsung lancar dengan pengamanan
pibak berwajib. Jika seperti ini wajar saja publik menkritik keras jika Jokowi
gagal mejaga rasionalitas demokrasi di Indonesia”, tutur Panji Jakarta, 27
Agustus 2018.
Panji menambahkan, demokrasi adalah sistem
terbaik suatu negara dan seketika menjadi buruk ketika penguasanya pun buruk
karena tidak paham nilai-nilai dalam demokrasi tersebut, tugas penguasa saat
ini Jokowi wajib menjaga rasionalitas demokrasi yaitu, rezim Jokowi tidak boleh
anti kritik, rezim Jokowi tidak boleh melarang perbedaan pendapat pihak 2019
Ganti Presiden, tidak bolehnya larangan terhadap forum diskusi dan rezim Jokowi
harus mampu manjaga pihak-pihak baik yang pro maupun kontra dengan rezim.
Namun
sangat disesalkan dewasa ini seolah perbedaan pendapat dilarang dan aksi massa
atau demonstrasi saat ini dikebiri hanya karena izin aparat penegak hukum.
Apabila dimaknai seperti demikian letak kontitusi tentang hak-hak warga negara
di manipulasi oleh penguasa dan hal tersebut jelas menjadi contoh yang buruk
bagi rezim Jokowi dimata para aktivis HAM dan di mata Internasional.
“Wajib dipahami oleh Jokowi dalam memimpin
negara demokrasi, jika demosntrasi menyampaikan perbedaan pendapat adalah
vitamin agar demokrasi di Indonesia berkembang bukan dinilai sebaliknya sebagai
gerakan pemecah belah. Jokowi harus paham pula historis negara demokrasi
Indonesia para aktivis memperjuangkannya dengan darah, air mata bahkan nyawa
saat reformasi, tetapi saat ini di iklim demokrasi yang sudah tumbuh di
Indonesia mulai terkikis dengan perbuatan-perbuatan represif, melarang
demonstrasi di tempat terbuka tapi membiarkan aksi demonstrasi di bandara
udara, Jika seperti ini bukan tidak mungkin gelombang protes terhadap pemerintah
Jokowi akan terus berlanjut, dan seharusnya Jokowi mampu mengevaluasi kesalahan
fatal tersebut dengan memulihkan hak-hak rakyat dalam menyampaikan perbedaan
pendapat”, tutup Panji