“Jika obyektif dalam metode dan bermaksud untuk memberikan data sebenarnya kepada masyarakat, kiranya lembaga survey tersebut datanya tidak akan meleset jauh dengan hasil real countnya sendiri, dan hal itulah yang membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas lembaga survey ”. Tutur Panji Jakarta, 5 Juli 2018
Panji menambahkan, dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia, sistem tersebut memberikan ruang untuk adanya lembaga-lembaga riset seperti ini, akan tetapi dalam fungsinya untuk membuat sistem demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu menjadi lebih baik, akan tetapi faktanya hasil daripada lembaga survey hanya membuat bingung masyarakat, bahkan berfungsi sebagai alat untuk menggiring opini kepada masyarakat.
“Opini dari lembaga survey yang obyektif sangat dinantikan publik dan menjadi evaluasi penyelenggara pemilihan umum di Indonesia, berkaca pada kasus Pilkada Jabar dan Jateng seolah lembaga survey ini hanya berfungsi sebagai alat penggiringan opini kepada masyarakat, jika seperti ini justru akan menghilangkan unsur fair dalam pemilu bahkan akan membuat demokrasi Indonesia tidak sehat, karena lembaga survey bukan semata-mata meneliti tetapi menjadi timses salah satu pasangan tertentu, artinya hanya yang punya uang saja yang mampu membiayai lembaga survey tersebut, kata lain para pemodal saja yang mampu memenangkan pertarungan pemilu dan jelas akan mengamcam demokrasi Indonesia ”, tutup Panji.