Bugiswarta.com, Jakarta -- Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, rencana pemerintah yang akan membuka kran impor beras dengan dalih untuk menutupi kenaikan semakin membuktikan jika pemerintah merupakan aktor penyebar hoax paling sempurna. Pasalnya, sebelumnya pemerintah menyatakan jika stok beras nasional surplus, padahal jika data yang disampaikan benar seharusnya pemerintah tidak perlu panik menghadapi kenaikan harga dengan langsung merencanakan impor.
“Selama tiga tahun berkuasa, rakyat terus di pertontonkan dagelan kesuksesan pemerintah, padahal kenyataannya jauh dari harapan. Kejadian ini sekali menjadi bukti jika pemerintah lemah dalam pendalaman data-data yang dikeluarkannya sendiri, saya kira mungkin ini yang disebut hoax membangun sebagaimana beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan, yaitu penyampaian data pemerintah yang seolah baik padahal isinya hanya tong kosong” tegas Jajat Kamis 11 Januari 2018.
Menurut Jajat, impor beras menjadi bukti ketidakberpihakan pemerintah kepada petani ditengah terhimpitnya akibat harga pupuk yang mahal serta kebijakan pencabutan subsidi bibit. Selama ini pemerintah hanya fokus kepada pembangunan namun mengabaikan sisi lain yaitu pencaplokan lahan subur pertanian menjadi perumahan dan kawasan industri seperti proyek Meikarta dan KEK Kendal yang jelas mengurangi lahan produksi pangan dan hanya menguntungkan sebagian kelompok.
“Ketidakberpihakan pemerintah kepada petani tentu akan berdampak luas, sebagai negara agraris seharusnya pemerintah lebih fokus kepada bidang pertaninan pertanian, jika pemerintah terus-menerus menggunakan cara instan melalui impor seperti ini, kedepan akan mengancam dan membahayakan keamanan negara, karena kepentingan hajat hidup orang banyak sudah bergantung kepada negara lain”, tutup Jajat.
usman
“Selama tiga tahun berkuasa, rakyat terus di pertontonkan dagelan kesuksesan pemerintah, padahal kenyataannya jauh dari harapan. Kejadian ini sekali menjadi bukti jika pemerintah lemah dalam pendalaman data-data yang dikeluarkannya sendiri, saya kira mungkin ini yang disebut hoax membangun sebagaimana beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan, yaitu penyampaian data pemerintah yang seolah baik padahal isinya hanya tong kosong” tegas Jajat Kamis 11 Januari 2018.
Menurut Jajat, impor beras menjadi bukti ketidakberpihakan pemerintah kepada petani ditengah terhimpitnya akibat harga pupuk yang mahal serta kebijakan pencabutan subsidi bibit. Selama ini pemerintah hanya fokus kepada pembangunan namun mengabaikan sisi lain yaitu pencaplokan lahan subur pertanian menjadi perumahan dan kawasan industri seperti proyek Meikarta dan KEK Kendal yang jelas mengurangi lahan produksi pangan dan hanya menguntungkan sebagian kelompok.
“Ketidakberpihakan pemerintah kepada petani tentu akan berdampak luas, sebagai negara agraris seharusnya pemerintah lebih fokus kepada bidang pertaninan pertanian, jika pemerintah terus-menerus menggunakan cara instan melalui impor seperti ini, kedepan akan mengancam dan membahayakan keamanan negara, karena kepentingan hajat hidup orang banyak sudah bergantung kepada negara lain”, tutup Jajat.
usman