 |
BUGISWARTA.com,
Selayar -- Pertemuan
lintas sektor UPT Puskesmas Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan
dibuka secara resmi oleh Camat Buki, Ince Abd. Rachman,
S.Sos, bertempat di ruang aula Puskesmas Buki pada hari Senin, 24 Juli 2017.
Selain membuka rangkaian pertemuan lintas
sektor triwulan kedua tahun 2017, Camat Buki, Ince Abd. Rachman hadir
mendampingi rombongan Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kepala Bidang
kesmas, Surianti, S.Si, Apt bersama jajaran kepala seksi di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kepala bidang Kesmas, Surianti, S.Si. Apt
tiba di Puskesmas Buki bersama Kepala sub bagian hukum dan perencanaan,
Nurwahidah, S.Kom yang didampingi oleh Kepala seksi Farmasi, Nurcaya, SKM,
serta Kepala seksi Rujukan, Anwar, SE.
Rangkaian pertemuan yang bertujuan untuk
memaksimalkan peran lintas sektor akreditasi puskesmas ini turut dihadiri oleh
tujuh orang kepala desa bersama segenap jajaran RK/RT/, kepala dusun serta
unsur pimpinan dan anggota BPD se-Kecamatan Buki.
Pernyataan tersebut dilontarkan Kepala
Puskesmas Buki, Burhanuddin, SKM kepada wartawan usai menghadiri pertemuan
lintas sektor yang turut melibatkan para tenaga guru dan kepala sekolah se
Kecamatan Buki.
Akreditasi berkala mutlak dilakukan setiap
tiga tahun sekali dalam rangka untuk mendorong tercapainya target peningkatan
mutu pelayanan puskesmas.
Akreditasi puskesmas memiliki arti yang
sangat penting dan tengah menjadi tranding topic dalam berbagai forum-forun
pertemuan yang melibatkan tenaga puskesmas dan kesehatan di seluruh wilayah
penjuru tanah air, terang pria berkacamata yang sebelumnya menempati jabatan
sebagai Kepala seksi Yanfar (pelayanan farmasi) Dinas Kesehatan Kabupaten
Kepulauan Selayar itu.
Pelaksanaan persiapan akreditasi puskesmas
diakui Burhanuddin akan melibatkan sejumlah komponen terkait yang nantinya akan
masuk ke dalam ranah persiapan akreditasi puskesmas.
Tim lintas sektor akan menjadi pendukung
yang sekaligus akan bertindak selaku tim penguji. tim bentukan yang terdiri
dari unsur camat, kepolisian, TNI-AD, lurah/kepala desa, RT/RW, kepala
lingkungan, pengurus PKK, organisasi kepemudaan, pemerintah, rumah sakit
daerah, swasta, institusi pendidikan, tokoh agama, lembaga pemuka adat, tokoh
masyarakat, dan pengurus pokja desa sehat ini nantinya akan bertugas melakukan
penilaian terhadap kemajuan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas
untuk menentukan tepat atau tidaknya sasaran pelayanan kesehatan dengan
mempedomani prinsip kemajuan berbasis inovasi, pungkasnya.
FADLY
SYARIF/MULIANA AMRI