Direktur Nurani Strategic Nurmal Idrus/Istimewa
SOPPENG, Bugiswarta.com -- Postur anggaran di APBD Soppeng 2017 makin menggembirakan. Hanya dalam tempo beberapa bulan sejak dilantik pada Februari 2016 lalu, Bupati Soppeng Andi Kaswadi Razak dan jajarannya sukses menekan belanja pegawai pada pos belanja tak langsung dan juga di belanja langsung.
Tahun depan, total belanja pegawai di belanja langsung hanya Rp 531 miliar. Sementara di belanja langsung mencapai Rp 14 miliar. Total belanja pegawai 2017 adalah 49 persen.
Jumlah itu turun sangat drastis yang tahun lalu mencapai lebih dari 60 persen.
"Ini luar biasa dan bisa dijadikan contoh bagi daerah lain yang masih lebih besar belanja pegawainya daripada belanja langsungnya. Mereka berhasil menekan hingga 10 persen hanya dalam sekali penganggaran. Menurut saya ini kerja-kerja yang mudah," kata Nurmal Idrus, konsultan kebijakan publik dan politik dari Nurani Strategic.
Pada APBD 2015, belanja pegawai masih mencapai lebih dari 60 persen. Akibatnya, oleh Kemendagri Soppeng masuk dalam salah satu daerah merah. Daerah ini diberi peringatan untuk menekan belanja pegawainya hingga di bawah 50 persen.
Menurut Nurmal yang menjadi konsultan di Pemkab Sopppeng, daerah ini berhasil menekan belanja pegawainya karena sukses menerapkan efisiensi.
"Mereka memulai dari merekonstruksi besaran honor kegiatan. Mereka melakukan pemangkasan secara ekstrem, meski tak dihilangkan. Lalu kemudian mereka memberi honor pada kegiatan dengan sistem kinerja, hanya mereka yang bekerja dan berkinerja dapat honor. Dulu, bekerja dan tak bekerja semua dapat honor," kata Nurmal.
Moratorium penerimaan pegawai dan honorer juga menjadi strategi Pemkab Soppeng yang lain.
"Mereka punya komitmen kuat untuk memoratorium penerimaan pegawai hingga pegawai berkurang terus. Mereka membiarkan banyak pegawai yang pensiun dan tak mencari penggantinya. Ini cara yang tak biasa namun sungguh melahirkan hasil luar biasa," ujarnya. Efek dari pemangkasan belanja pegawai ini akan sangat terasa tahun depan.
"Akibatnya sungguh sangat besar. Pemkab Soppeng tahun ini punya ruang fiskal yang lebar untuk belanja infrastruktur. Belanja infrastruktur mereka tahun ini mencapai lebih dari Rp 456 miliar. Belanja pendidikan mereka meroket menjadi 33 persen dari total belanja begitupula dengan belanja kesehatan mereka yang mencapai 11 persen. Maka, jangan heran kalau tahun depan pembangunan infrastruktur marak di Soppeng begitupula dengan layanan publik yang bakal makin baik," katanya.
"Akibatnya sungguh sangat besar. Pemkab Soppeng tahun ini punya ruang fiskal yang lebar untuk belanja infrastruktur. Belanja infrastruktur mereka tahun ini mencapai lebih dari Rp 456 miliar. Belanja pendidikan mereka meroket menjadi 33 persen dari total belanja begitupula dengan belanja kesehatan mereka yang mencapai 11 persen. Maka, jangan heran kalau tahun depan pembangunan infrastruktur marak di Soppeng begitupula dengan layanan publik yang bakal makin baik," katanya.
Laporan Usman Al-Khair