 |
| tenaga ahli di Pemkab Soppeng, Nurmal Idrus |
hal ini pun mendapat respon dari Konsultan pada pemerintah Kota Makassar yang juga tenaga ahli di Pemkab Soppeng, Nurmal Idrus, menyatakan kekhawatiran soal belanja pegawai pemkab Soppeng. kata Nurmal jika posisi tak berimbang tersebut terus terjadi maka akan mengancam postur keuangan daerah dan bisa mengarah pada tidak berimbangnya postur anggaran dan berdampak pada pembangunan di Kabupaten Soppeng dimana APBD terus terserat oleh belanja pegawai yang cukup besar.
“Postur keuangan pemkab akan semakin limbung dan itu bisa mengarah pada kebangkrutan. Perlu ada langkah secepatnya untuk mengatasinya,” kata Direktur Nurani Strategic Consultant ini.
Kandidat doktor ilmu manajemen ini menganggap itu akan menjadi bom waktu bagi Pemkab Soppeng. Menurutnya, mungkin saja efeknya tidak dirasakan dalam setahun atau dua tahun tapi memasuki tahun ketiga jika tak ada perubahan akan sangat berpengaruh.Untuk itu ia menyodorkan beberapa solusi untuk mmengatasinya.
“Tak banyak yang bisa dilakukan. Langkah terbaik tentu saja memangkas keseluruhan beban gaji, fasilitas dan tunjangan pegawai tapi itu bukan langkah yang populis. Mari coba melakukan penghematan pada belanja-belanja yang outcome nya sulit diukur seperti perjalanan dinas, belanja hibah, bantuan sosial dan pelatihan-pelatihan yang sifatnya sosialisasi,” ujarnya.
Nurmal juga menyodorkan sebuah langkah terobosan yang ekstrim untuk mengatasi problem itu. “Honorer dan sukarela yang ada sekarang tetap dipertahankan. Tetapi gaji mereka diubah saja menjadi honorarium program pada kegiatan yang terukur. Ini seperti tunjangan kinerja. Jadi, hanya honorer yang punya pekerjaan jelas, aktif di kegiatan yang mendapat honorarium,” katanya.
Pemkab juga bisa menempuh kebijakan Back to Zero untuk honorer yaitu dengan mengembalikan posisi honorer pada posisi 0 dan kemudian dilakukan penerimaan serentak dengan uji kompetensi yang melibatkan perguruan tinggi.
Laporan Usman Al-Khair